Sosok.ID - Untuk mengurangi dampak dari merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Pusat menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
BLT ini diberikan pada masyarakat sebagai jaring pengaman sosial.
Meskipun begitu, tidak semua orang dapat merasakan bantuan ini.
Bantuan senilai Rp 600.000 per bulan ini diperuntukkan bagi keluarga miskin selama tiga bulan.
Warga yang mendapatkan BLT adalah mereka yang berdomisili di luar Jabodetabek.
Sementara di wilayah Jabodetabek, warga miskin bakal mendapat sembako dengan nilai yang sama, yakni Rp 600 ribu per bulan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara usai rapat dengan Presiden pada Selasa (7/4).
"Presiden menyetujui usulan kami untuk memberikan bantuan langsung tunai atau disingkat BLT selama tiga bulan, dengan indeks juga Rp 600.000 per keluarga," kata Juliari, dikutip dari Kompas.com.
Bantuan tersebut akan diberikan kepada keluarga yang tercatat dalam data terpadu Kementerian Sosial (Kemensos).
Kendati demikian ada syarat yang mesti depnuhi.
Penerima BLT itu harus keluarga yang sebelumnya tidak menerima bansos lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai, ataupun Kartu Pra-Kerja.
Hal ini dilakukan demi meratanya bantuan pada warga paling rentan terdampak virus corona.
Juliari menyebut, bantuan langsung tunai itu bakal disalurkan pemerintah pada bulan ini.
Adapun selain mengandalkan data Kemensos, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
"Nanti kami juga minta data tambahan dari pemda," ujar Juliari.
Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas, Selasa (7/4) mengatakan, ada sekitar 9 juta keluarga di luar Jabodetabek yang kemungkinan bakal mendapatkan BLT.
"Di luar Jabodetabek ada 9 juta keluarga yang diusulkan untuk mendapatkan BLT," ujar Sri Mulyani, dikutip dari Kontan.co.id.
Sri Mulyani juga mengatakan, ada kemungkinan jumlah penerima berkurang, mengingat klarifikasi data masih dilakukan oleh pemerintah.
Sedangkan bantuan sosial khusus bagi masyarakat di wilayah Jabodetabek, akan menyasar sebanyak 4,1 juta warga.
Program ini tidak sama dengan 1,2 juta masyarakat yang telah diberikan program bantuan sosial tingkat daerah oleh pemprov DKI Jakarta.
Dari total 4,1 juta masyarakat, 2,5 juta diantaranya adalah warga Jakarta.
"Dari 2,5 juta penerima di DKI Jakarta dan 1,6 juta di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi," ujar Menkeu.
Pemerintah telah menggelontorkan sebanyak Rp 110 triliun anggaran tambahan untuk program bantuan sosial.
Dana tersebut antara lain digunakan untuk perluasan jaring pengaman sosial.
Yakni, program keluarga harapan (PKH) Pertama adalah yang menaikkan hingga 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Nilai manfaat yang diterima pun ikut naik hingga 25%.
Ada pula kartu sembako dengan nilai manfaat yang naik menjadi Rp 200.000 dengan jumlah penerima sebanyak 20 juta.
Lalu program kartu pra kerja yang menampung 5,6 juta penerima dengan anggaran Rp 20 triliun, juga ada pula realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah.
"Termasuk dalam paket ini seluruh Rp 110 triliun yang sudah dicadangkan untuk penambahan bansos dan dari APBN yang exisiting atau yang sudah ada juga akan dilakukan refocusing realokasi untuk penambahan bansos," terang Sri Mulyani.
Baca Juga: Hadapi Corona: Ketika Diberlakukan Physical Distancing Amankah Pergi ke Gym? Ini Jawaban untuk Anda
Selain itu, bantuan juga diberikan untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga Kredit Usaha Rakyat bagi 11,9 juta UMKM.
Bantuan lain serupa bagi nasabah PNM Mekaar dan kredit usaha mikro sebanyak 11,4 juta.
Pemerintah juga akan memberikan bantuan untuk masyarakat miskin di desa yang belum mendapatkan PKH.
"Di desa 30% dari Rp 70 triliun atau Rp 21 triliun nanti dipakai untuk membantu rakyat desa miskin yang belum dapat PKH," jelas Sri Mulyani.
Bantuan-bantuan ini diberikan pemerintahan Jokowi sebab selain kesehatan Nasional, corona juga mengakibatkan rakyat rentan kehilangan pekerjaan. (*)