Sosok.ID - Sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan atas pertimbangan wabah virus corona di Indonesia.
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah relaksasi kredit bagi masyarakat.
Yang dimaksud relaksasi kredit adalah penangguhan pembayaran cicilan bagi orang yang memiliki kredit yang disebut juga debitur.
Kebijakan tersebut sempat simpang siur lantaran belum adanya payung hukum bahkan surat resmi dari pemerintah kepada perusahaan pemberi kredit.
Bahkan ada salah satu driver ojek online yang harus menanggung cicilan sampai di datangi debt collector tapi tak sanggup bayar hingga harus tunjukkan video pidato Presiden Jokowi.
Namun upaya tersebut ternyata gagal sebab penagih kredit tersebut mengatakan belum adanya surat resmi dari pemerintah mengenai kebijakan tersebut kepada perusahaan mereka.
Bahkan pada tanggal 30 Maret 2020 yang lalu, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman juga sempat mengatakan di depan awak media mengenai relaksasi kredit tersebut.
Dirinya mengatakan kala itu, orang yang bisa dapat penangguhan kredit adalah yang positif covid-19.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Padahal dalam pidato Presiden sebelumnya, mengatakan bahwa yang bisa mendapatkan penangguhan kredit sampai selama setahun adalah yang terdampak.
"Sasaran utama penerima POJK adalah individu yang telah positif Covid-19 baik yang telah isolasi di Rumah Sakit dan yang melakukan isolasi mandiri," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Minggu (30/3/2020), dikutip dari Kompas.com.
Namun kini Fadjroel pun meralat pernyataannya pada akhir Maret lalu.
Dirinya mengatakan bahwa yang bisa mendapat relaksasi kredit atau penangguhan pembayaran cicilan adalah masyarakat yang terdampak virus corona.
Ia pun menegaskan bahwa relaksasi kredit itu diberikan untuk seluruh masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi.
Bukan hanya yang dinyatakan positif corona oleh tim medis yang menangani.
"Syarat minimal debitur yang bisa mendapatkan keringanan kredit adalah debitur terkena dampak Covid-19 dengan nilai kredit atau leasing di bawah Rp 10 miliar," kata Fadjroel dalam siaran persnya yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/3/2020).
Fadjroel menyebut relaksasi kredit ini sudah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020.
Adapun relaksasi yang diberikan dalam periode 1 tahun di antaranya dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga; perpanjangan waktu; atau hal lain yang ditetapkan oleh bank/leasing.
Lalu, debitur juga bisa mengajukan kepada bank/leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank/leasing.
"OJK juga mengingatkan agar berhati hati terhadap tawaran jasa pengurusan untuk keringanan kredit/leasing," ujar Fadjroel.
Sebab terkadang ada oknum yang memanfaatkan kesempatan-kesempatan ditengah kesusahan seperti ini untuk meraup untung dengan menipu. (*)