Pasien Covid-19 Tembus Angka Nyaris 200 Kasus, Anies Baswedan Anggap Jakarta Perlu Di-lockdown, Apa Kabar Pemerintah Pusat?

Selasa, 17 Maret 2020 | 20:15
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO | KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES

Pasien Positif Covid-19 Nyaris Sentuh Angka 200, Anies Baswedan Anggap Jakarta Perlu Di-lockdown, Apa Kabar Pemerintah Pusat?

Sosok.ID - Hingga Selasa (17/3/2020) sore, pasien positif virus corona atau Covid-19, telah menyentuh 172 kasus.

Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Pemerintah terkait penanganan corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta (17/3).

Melansir Kompas.com, Yuri menyampaikan, dari 172 kasus, sembilan diantaranya telah dinyatakan sembuh.

"Secara umum, kondisi yang dirawat sudah membaik dan kemudian beberapa pasien yang kemarin sudah kita laporkan di awal sudah ada sembilan orang yang dinyatakan sembuh dan bisa pulang," kata Yuri.

Baca Juga: Dijaga 24 Jam Dalam Sehari Oleh Pasukan Militer Lengkap, Hewan Ini Disebut-sebut Paling Berharga di Dunia

Sedangkan korban meninggal akibat Covid-19 di Indonesia adalah sebanyak 5 orang.

Sementara itu, di hari yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Anies datang guna membahas upaya menekan penyebaran virus corona, terutama di wilayah Jakarta.

Pemprov DKI menilai, saat ini Jakarta perlu melakukan lockdown demi menghambat laju sebaran Sars-Cov-2.

Baca Juga: Kesal Lihat Pemerintah Lelet Tangani Corona, Mbah Mijan Bikin Sendiri Ramuan Cegah Covid-19 Masuk Tubuh

Sebelumnya, Anies dalam rapat bersama dengan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan dan tokoh masyarakat telah menyampaikan hal tersebut.

"Kami memandang, Jakarta sudah perlu menutup kegiatan-kegiatan baik kegiatan di dalam, maupun kegiatan kedatangan orang ke Jakarta, maupun kegiatan orang keluar Jakarta," kata Anies dalam konferensi persnya yang disiarkan oleh akun Facebook Pemprov DKI, Minggu (15/3).

Kendati demikian, Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut.

Mereka masih harus berkoordinasi dengan BNPB selaku pimpinan pengendalian penanganan bencana non alam, virus corona.

Baca Juga: Ternyata Inilah Kunci Utama untuk Lawan Virus Corona! Dibeberkan oleh Pasien yang Sembuh

Berbeda dengan bencana alam, Anies menganggap, tetap di rumah adalah solusi yang harus dilakukan masyarakat dalam menghadapi penyakit menular.

"Sehingga memerlukan pola kampanye yang berbeda dan tugas yang berbeda," ucap Anies, seperti dikutip Sosok.ID, dilansir dari Kompas.com.

Pemerintah DKI juga telah mengimbau warga untuk tidak meninggalkan rumah, tidak keluar dari Jakarta, serta menghindari tempat-tempat keramaian.

Tito Karnavian di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/3) menerangkan, kedatangan Anies Baswedan yakni dalam rangka membahas upaya lockdown guna membendung penularan Covid-19.

Baca Juga: Wakil Gubernur Maluku Utara Ngamuk Saat Pelantikan Pejabat Gegara Hal Tak Terduga, Padahal Sudah Dihias Lengkap Dengan Makanan, Begini Kronologinya!

Istimewa via Kompas.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Mendagri Tito Karnavian di Pendopo, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020)

Merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantinaan Kesehatan, ada empat jenis pembatasan/karantina.

Yakni karantina rumah, karantina RS, karantina wilayah, dan pembatasan sosial yang bersifat massal.

Meski begitu, Tito menjelaskan bahwa me-lockdown suatu wilayah perlu melihat aspek efektivitas, tingkat epidemi, pertimbangan sosial, ekonomi, dan keamanan

"Di sini saya sampaikan ke pak Gubernur tentang karantina wilayah ini, karena menyangkut aspek ekonomi," ungkap Tito.

Baca Juga: Belum Kelar Virus Corona, Masyarakat Indonesia Juga Dihantui Masalah Baru yang Bikin Bingung

Ia juga menjelaskan pada Anies bahwa lockdown adalah kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini yakni Presiden Joko Widodo.

"Maka selain UU nomor 6 Tahun 2018, untuk pembatasan wilayah, karantina wilayah, itu adalah menjadi kewenangan pusat," kata dia.

Untuk pembatasan wilayah, Tito mengatakan bahwa Kepala Daerah harus berkonsultasi dengan Pusat melalui Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo.

Adapun Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, kebijakan penerapan lockdown justru akan membunuh ekonomi rakyat.

Baca Juga: Vaksin Virus Corona Ditemukan, 45 Orang Mau Jadi Sukarelawan Untuk Uji Coba, Begini Hasilnya!

Alasan itu menjadi dasar hingga sekarang pemerintah belum menerapkan sistem lockdown.

"Selama ini belum ada kebijakan lockdown sebagaimana ditegaskan Presiden. Wapres mengapresiasi kebijakan Presiden dan kaitannya terhadap persoalan ekonomi dalam negeri, kalau sampai lockdown akan memukul dan mematikan ekonomi rakyat," ujar Masduki di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (17/3).

Menurut Masduki, hal palng penting yang harus dilakukan rakyat untuk saat ini adalah mematuhi himbauan dan meningkatkan kewaspadaan.

Terutama dalam melakukan perjalanan atau melaksanakan rapat dengan menerapkan social distancing atau menjaga jarak dengan orang lain. (*)

Editor : Rifka Amalia

Sumber : Kompas.com

Baca Lainnya