Sosok.ID - Usai revitalisasi kawasan Monas yang menuai pro dan kontra, Gubernur Anies Baswedan kembali jadi sorotan.
Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak pernah melibatkan mereka dalam rencana revitalisasi TIM.
Pada Senin (17/2), Komisi X DPR sempat menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Forum Seniman Peduli TIM di DPR, Senayan, Jakarta.
Melansir Kompas.com, dalam rapat itu Forum Seniman yang dipimpin oleh Radhar Panca Dahana meminta agar Anies Baswedan dikenai sanksi terkait revitalisasi TIM.
Menurut Panca, Anies telah melanggar banyak aturan.
"Mohon Saudara Gubernur itu bukan hanya diberi teguran, saya kira diberi sanksi. Karena dia melanggar juga banyak aturan," kata Panca, dikutip dari Kompas.com, Rabu (19/2/2020).
"Melangkahi Permendagri, Mendagri, tidak ada Amdal, tidak ada izin ini dan lain-lain, tidak ngomong sama DPRD," imbuh dia.
Panca menuturkan, para seniman telah berupaya menyampaikan aspirasi ke beberapa pihak, namun hasilnya nihil.
Menurut dia, revitalisasi yang dilakukan Anies hanya berorientasi pada kepentingan komersial.
"Revitalisasi itu diberlakukan oleh Saudara Gubernur dengan aspek komersial yamg sangat tinggi. Itu rinciannya ada. Kami sudah rinci satu per satu. Praktik komersial supaya BEP, supaya dapat profit, dan lain-lain, untuk nambal kebutuhan karena TIM diangap beban APBD," ujar Panca.
Bagi Panca, orientasi Anies bersifat menyesatkan. Ia khawatir hal serupa juga akan berlaku di pusat-pusat kesenian daerah lain.
"Ini yang buat saya menyesatkan. Dan kalau ini berlaku di Jakarta, akan berlaku di pusat kesenian daerah lainnya, bahwa seni dan budaya itu beban bagi pemda," kata Panca.
Setelah mengadukan aspirasinya pada DPRD DKI dan tak berbalas, DPR RI adalah harapan terakhir bagi Panca.
Ia mengharapkan aspirasi teman-teman seniman didengar.
"Kalau sudah Komisi X nggak ada hasilnya, saya lapor sama siapa? Mahathir Mohammad apa? Saya berharap ada solusi itu, dihentikan sebelum kita bicara. Kita pemangku kepentingan, Pak, dia juga. Pemerintah penyelenggara negara, cq, artinya yang diutamakan. Tapi kami, seni dan budaya, itu juga penyelenggara negara, sama dengan agamawan, akademisi," ujar Panca.
Kalangan seniman dan budayawan menolak revitalisasi TIM lantaran tak ingin kawasan budaya tersebut berubah.
Terlebih karena adanya pembangunan hotel di kawasan tersebut.
Menurut Panca, keputusan Anies yang mendadak menyebabkan kegiatan seniman di TIM jadi berantakan.
"Mendadak, kami hancur berantakan, kira-kira begitu. Tanpa ada kompromi," kata Panca dalam RPDU.
Tanpa adanya koordinasi, Panca menyesalkan kebijakan Anies baswedan yang tiba-tiba.
"Enggak ada bicara sama sekali dengan kami, kebijakan itu. Tahu-tahu sudah diberlakukan," kata dia.
Panca lantas menyampaikan, pada dasarnya para seniman setuju jika proyek tersebut akan membuat TIM menjadi lebih baik.
Namun ia menolak keras, jika proyek tersebut hanya berorientasi pada profit.
Adapun RDPU dengan Forum Seniman Peduli TIM menemui sedikit titik terang, komisi X DPR berencana untuk memanggil Anies guna membahas proyek revitalisasi tersebut.
Komisi X juga akan memanggil DPRD DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang terlibat dalam revitalisasi TIM.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menjawab pertanyaan wartawan ketika ditanya soal rencana panggilan Komisi X DPR RI.
Ia malah terkesan bergurau ketika dimintai pendapat terkait revitalisasi TIM.
"Cukup, thank you, nanti jadi judul (berita) lagi. Cukup, thank you, ampun," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).
(*)