Mengapa PKI Dibubarkan di Akhir Masa Pemerintahan Soekarno? Ini Jawabannya

Ya, Soeharto telah menerima apa yang dikenal sebagai Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret ketika mengeluarkan keputusan pembubaran PKI.

Sejak terjadi peristiwa 30 September 1965, gejolak aksi mahasiswa terus menggoyang pemerintahan Soekarno.

Sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966, Soekarno mestinya memimpin rapat kabinet di Istana Merdeka pada 11 Maret 1966.

Tetapi kemudian ia segera pergi meninggalkan tempat.

Tiga jenderal mendatangi Soekarno di Istana Bogor, yaitu Brigjen Amirmachmud, Brigjen M Jusuf, dan Mayjen Basuki Rachmat.

Pertemuan itulah yang kemudian menghasilkan surat mandat yang diberikan Soekarno kepada Letjen Soeharto, selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Soekarno sendiri pernah menolak untuk membubarkan PKI. Presiden Soekarno berusaha untuk meyakinkan bahwa PKI tidak terlibat sebagai partai dalam tragedi berdarah 30 September, melainkan adanya sejumlah tokoh PKI yang bertindak luar kendali.

Kendati demikian, banyak pihak yang menuntut bertanggung jawab.

Mengutip Kompas.com, menurut peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, Soekarno tidak pernah menyebutkan soal pembubaran PKI di dalam Supersemar.

Tindakan pembubaran PKI dianggap merupakan tafsiran Soeharto atas kalimat "melakukan hal yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi."

"Ketika Soekarno tahu PKI dibubarkan, ia memanggil Soeharto dan marah. Ia minta surat itu untuk dicabut. Tapi Soeharto menolak," ujar Asvi ketika diwawancara Kompas.com (6/3/2016).

"Jadi artinya Soekarno melihat kekeliruan di situ, tapi Soeharto tetap melanjutkan yang dilakukannya," ucapnya.