Tak Ada Ampun dari Jokowi, Indonesia Pecundangi China atas Konflik Laut Natuna Utara, Nelayan Lokal Angkat Suara

“Ikan masih melimpah di Natuna, tapi jika kapal-kapal itu terus masuk ke perairan kita, kita akan sulit menangkap ikan… Bagaimana nasib cucu kita? Apa yang akan mereka makan jika kapal-kapal itu berkeliaran dengan bebas di Natuna?”

Indra telah menjadi nelayan sepanjang hidupnya.

Daerah penangkapan ikan penduduk pulau Natuna termasuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil laut Indonesia —tumpang tindih dengan sembilan garis putus-putus China yang mengklaim sebagian besar Laut China Selatan.

Klaim yang tumpang tindih ini telah menimbulkan ketegangan, meskipun Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 menemukan sembilan garis putus-putus tidak memiliki dasar hukum, dalam sebuah kasus yang dibawa oleh Filipina.

Pada tahun 2017, Indonesia menamai perairan di utara pulau itu sebagai Laut Natuna Utara untuk melawan ambisi teritorial China.

Dan meskipun Indonesia bukan penuntut dalam sengketa Laut China Selatan antara China dan beberapa negara Asia Tenggara, namun Indonesia telah “dengan cepat mengeraskan” Natuna dengan instalasi militer, kata Ridzwan Rahmat, analis pertahanan utama di penerbit militer Janes.

Termasuk fasilitas pembangunan kapal selam, dermaga yang dapat menampung kapal perang yang lebih besar seperti kapal serbu amfibi dan fregat, dan pangkalan untuk pesawat militer seperti helikopter Apache dan Sukhoi.

“Selama lima tahun terakhir, saya belum pernah melihat pulau di Asia Tenggara yang dimiliterisasi secepat di Kepulauan Natuna,” kata Ridzwan.

Ini adalah tanggapan Indonesia terhadap pengerahan “aset besar — ​​aset militer (dan) penjaga pantai — China — ke perairan yang diklaim oleh Jakarta sebagai bagian dari ZEE-nya”.

Tahun lalu, ketegangan memanas ketika China dilaporkan meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di rig lepas pantai sementara.

Jawaban Indonesia, menurut seorang anggota parlemen Indonesia yang diwawancarai oleh Reuters, adalah bahwa mereka tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak berdaulat.

Kedua negara merahasiakan kejadian itu, tetapi Reuters melaporkan bahwa selama empat bulan berikutnya dari sekitar 30 Juni, kapal-kapal China dan Indonesia saling membayangi di sekitar ladang minyak dan gas. (*)