Lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dengan ribuan lainnya ditangkap, menurut PBB, di tengah tindakan keras terhadap pemogokan dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi tentatif negara itu dan memicu kecaman internasional.
Junta mengatakan perkiraan jumlah korban tewas itu dilebih-lebihkan.
Ketua ASEAN saat ini, Brunei, mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT 26-28 Oktober, setelah tidak ada konsensus yang dicapai untuk kehadiran perwakilan politik.
"Karena tidak ada kemajuan yang memadai ... serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa Negara Anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal," kata Brunei dalam sebuah pernyataan.
Tidak disebutkan Min Aung Hlaing atau nama siapa yang akan diundang menggantikannya.
Brunei mengatakan beberapa negara anggota telah menerima permintaan dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang dibentuk oleh penentang junta, untuk menghadiri KTT tersebut.
Tekanan dari dunia Internasional
ASEAN sendiri telah menghadapi tekanan internasional yang meningkat untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap Myanmar, yang telah dikritik di masa lalu karena ketidakefektifannya dalam menangani para pemimpin yang dituduh melakukan pelanggaran hak, menumbangkan demokrasi dan mengintimidasi lawan politik.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat bahwa "sangat tepat dan pada kenyataannya sepenuhnya dibenarkan" bagi ASEAN untuk menurunkan partisipasi Myanmar pada KTT mendatang.
Singapura dalam pernyataannya mendesak Myanmar untuk bekerja sama dengan utusan ASEAN, Menteri Luar Negeri kedua Brunei Erywan Yusof.