ACAPS juga mencatat, keterbatasan akses menuju layanan dasar, seperti kesehatan dan air bersih, telah menyebabkan lebih dari 10 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Dunia internasional pun kini tengah menyoroti segala kebijakan yang diambil oleh Kim Jong Un.
Hingga sanksi global telah membatasi impor barang-barang kemanusiaan Korea Utara.
Oleh karena itu akses orang-orang untuk mendapat bantuan semakin terhambat.
Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 atas program rudal nuklir dan balistiknya, yang mana semakin ketat diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Selama pandemi Covid-19 melanda dunia, Korea Utara memutuskan untuk menutup perbatasan demi mencegah masuknya virus.
Penutupan perbatasan ini semakin menghambat masuknya bantuan kemanusiaan ke dalam negeri.
Awal pekan ini pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan pejabatnya untuk membahas kebijakan ekonomi negara di paruh kedua tahun 2021.
Pertemuan kali ini juga diadakan untuk meninjau urusan negara secara keseluruhan selama paruh pertama tahun ini.