Sosok.ID - Dideklarasikan sebagai Calon Presiden (Capres) 2024, eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kabarnya akan tetap melanjutkan program-program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jika terpilih.
Sebelumnya, pandangan pengamat menilai bahwa pencapresan Anies Baswedan serba tanggung.
Hal ini berkaitan dengan keinginan Anies Baswedan menggembar-gemborkan Koalisi Perubahan, namun Nasdem menghendakinya agar melanjutkan program Jokowi.
Penilaian itu datang asal UIN pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno.
"Kan Nasdem selalu bilang Anies akan menang, melanjutkan program-program Jokowi, di mana letak perubahannya?" Ujar Adi pada Jumat (16/12/2022), dilansir dari Kompas.com.
Sebagai oposisi, Anies dinilai hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi secara terbuka.
Adi pun menyebut narasi Anis Baswedan saat bersafari politik juga diulang-ulang. Ia khawatir publik akan bosan.
Adapun selama ini, Anies Baswedan dikenal sebagai oposisi pemerintahan.
Kendati demikian, pihak partai pengusung yang mendukung Anies Baswedan menjadi presiden, Partai Keadilan Sosial (PKS) menegaskan bahwa oposisi bukan artinya anti Jokowi.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara PKS Muhammad Kholid.
Melansir Kompas.com, Muhammad Kholid menegaskan bahwa PKS akan tetap mendukung Anies Baswedan sekalipun program pemerintahan Jokowi nantinya akan dilanjutkan.
"Platform perubahan bukan berarti anti-jokowi, asal beda, asal bukan Jokowi. Jadi tidak bisa oposisi biner. Tentu jika ada program yang baik kenapa tidak dilanjutkan?" kata Kholid pada Minggu (18/12/2022), seperti dikutip Sosok.ID dari Kompas.com.
Kholid kemudian mencontohkan beberapa program pemerintahan yang mungkin akan dilanjutkan Anies Baswedan jika terpilih.
"Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar, itu bagus dilanjutkan karena bagus untuk akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ucap Kholid.
Meski begitu ia menilai perlu dilakukan perubahan besar dalam reformasi institusional, sebab menurutnya pembangunan tidak bisa hanya dimaknai dengan pembangunan infrastruktur fisik.
"Bagaimana mengubah ekonomi berbiaya mahal (high cost economy), politik berbiaya mahal (high cost politics) menjadi lebih efektif dan efesien, perubahan dalam reformasi pendidikan dan kesehatan, akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia," jelas Kholid.
Ia juga menyebut bahwa demokrasi, penegakan hukum, perlindungan HAM dan pemberantasan korupsi harus kembali pada hakikatnya.
"(Hal itu) menjadikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," kata dia.
Koalisi Perubahan juga disebutnya akan menyangkut agenda perlindungan sumber daya alam dan ekologis. Sebab ancaman kerusakan ekologis dinilai makin mengkhawatirkan.
"Ini harus kita arus utamakan dalam pembangunan nasional ke depan," katanya. (*)
Baca Juga: Padahal Sudah Ada Bukti, TapiLaporan terhadap Sosok Anies Baswedan Dihentikan Bawaslu, Ada Apa?