Sosok.ID -Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah mendapatcitra yang semakin buruk di masyarakat, dimulai sejak kasus pembunuhan Brigadir Yosua lambat diusut sampai dengan tragedi Kanjuruhan.
Sampai saat ini, penyidikan kasus Brigadir Yosua sampai pada sidang kelima tersangka pembunuhan Brigadir Yosua.
Sementara itu, tragedi Kanjuruhan masih terus diselidiki penyebab 132 penonton pertandingan Persebaya Surabaya melawan Arema FC meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (1/10/2022) lalu.
Diduga tragedi ini dipicu karena tembakan gas air mata aparat kepolisian.
Penyidikan tragedi Kanjuruhan baru mencapai titik dicopotnya eks Kapolda Jatim Nico Afinta, yang digantikan Irjen Pol Teddy Minahasa Putra.
Namun sejak Jumat (14/10/2022) ini, Teddy Minahasa ditangkap karena terbukti menjual sabu-sabu sebanyak 5 kg hasil dari penangkapan narkoba di Sumatera.
Bersamaan dengan memburuknya citra Polri di masyarakat, Presiden Jokowi mengundang ratusan pejabat Polri ke Istana Negara.
Seluruh Kapolda dan Kapolres di Indonesia hadir kecuali Kapolda Jatim Teddy Minahasa Putra.
Mereka dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sosok Kapolri itu blak-blakan akui kinerja Polri yang buruk di hadapan Presiden Joko Widodo.
Dilansir dari Kompas.com, Kapolri akui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun karena berbagai dinamika yang terjadi belakangan.
"Kami menyadari bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini Polri mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik akibat kejadian-kejadian menonjol yang berdampak negatif dan menjadi perhatian publik," kata Sigit di Istana, Jumat.
Listyo Sigit mengatakan pihaknya melakukan evaluasi dan mengungkap rangkaian peristiwa ini seperti arahan Jokowi.
Kapolri juga mengatakan Bhayangkara siap mengarahkan segala upaya guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi yang dipimpinnya, sebagai bentuk tanggung jawab Polri mewujudkan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil.
"Menjaga marwah Polri melalui program transformasi menuju Polri yang presisi untuk melaksanakan tugas pokok Polri, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum," ujar Sigit.
Sigit mengatakan, pembenahan yang akan dilakukan Polri merupakan bagian dari reformasi struktural, instrumental, dan kultural institusi Bhayangkara yang sejalan dengan arahan presiden.
"Polisi bukan sekedar profesi, tapi juga sebuah jalan untuk mengabdi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Polri," kata dia.
Para pejabat Polri yang diundang Jokowi ke Istana Negara tidak diperbolehkan membawa ajudan dan ponsel.
Mereka hanya diperkenankan membawa catatan.