Sosok.ID - Para pemimpin Asia Tenggara telah memulai KTT ASEAN tanpa Myanmar, setelah militernya menolak mengirim perwakilan ke pertemuan tiga hari itu sebagai protes atas pengecualian jenderal utamanya.
Baik Brunei, ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), maupun sekretaris jenderal blok ASEAN tidak menyebutkan ketidakhadiran Myanmar dalam sambutan pembukaan pada pertemuan virtual hari Selasa (26/10/2021).
Dilansir dari Al Jazeera, dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, ASEAN pada 15 Oktober setuju untuk melarang kepala militer Myanmar Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah sipil pada 1 Februari, atas kegagalannya untuk menerapkan rencana perdamaian yang dia setujui dengan ASEAN pada April untuk mengakhiri krisis politik berdarah yang dipicu oleh kudeta.
Langkah tersebut merupakan langkah berani yang jarang dilakukan oleh kelompok regional yang dikenal karena non-intervensi dan keterlibatannya.
ASEAN terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Myanmar bergabung pada 1997 di bawah pemerintahan militer sebelumnya.
Dua diplomat mengatakan kepada kantor berita The Associated Press bahwa Brunei mengundang diplomat veteran berpangkat tinggi Myanmar, Chan Aye, sebagai perwakilan “non-politik” tetapi dia tidak hadir.
Setelah pertemuan para pemimpin hari Selasa, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan di Twitter bahwa dia sepenuhnya mendukung keputusan Brunei tentang perwakilan Myanmar, sementara mitra Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan kesepakatan ASEAN dengan Myanmar sangat penting untuk reputasinya dan ujian tekadnya.
Baca Juga: Junta Militer Myanmar Dikeluarkan dari KTT ASEAN, Coreng Nama Asia Tenggara
“Peran konstruktif ASEAN dalam mengatasi situasi ini sangat penting dan tindakan kami dalam hal ini akan berdampak pada kredibilitas ASEAN di mata masyarakat internasional,” kata Prayuth, menurut kantornya.
Militer Myanmar berjanji pada Senin malam untuk menentang keputusan ASEAN dan mengatakan telah memberi tahu Brunei bahwa mereka hanya dapat menerima partisipasi Min Aung Hlaing atau perwakilan setingkat menteri.
Dalam memutuskan untuk mengesampingkan kepala militer Myanmar, ASEAN mengutip kegagalannya untuk mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri permusuhan, memulai dialog, mengizinkan dukungan kemanusiaan dan memberikan utusan khusus akses penuh ke negara itu.
Militer juga menolak izin utusan ASEAN untuk Myanmar, Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof, untuk bertemu Aung San Suu Kyi dan para pemimpin pemerintah lainnya yang telah ditahan sejak pengambilalihan 1 Februari.
Sejak kudeta, militer Myanmar juga telah membunuh lebih dari 1.000 orang dan menangkap ribuan, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Perselisihan militer yang dianggap meningkat dan mengatakan tentara telah tewas dalam pertempuran nasional dengan kelompok-kelompok oposisi yang telah mengangkat senjata.
Ia juga menegaskan bahwa konflik sedang dipicu oleh "teroris" yang bersekutu dengan bayangan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan mengatakan ASEAN tidak memperhitungkannya.
NUG telah mendorong pengakuan di ASEAN dan internasional.
Baca Juga: Junta Militer Myanmar Kolot, ASEAN Tak Sudi Undang Pengacau ke KTT
AS pada Senin (25/10/2021) mengumumkan bahwa Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan telah mengadakan pertemuan virtual dengan dua perwakilan NUG.
Sullivan menekankan “dukungan berkelanjutan AS untuk gerakan pro-demokrasi” di Myanmar dan membahas upaya berkelanjutan untuk memulihkan demokrasi setelah perebutan kekuasaan oleh militer. Dia juga menyatakan keprihatinan "atas kekerasan brutal militer" dan mengatakan AS akan "terus mempromosikan pertanggungjawaban atas kudeta".
ASEAN juga akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden AS Joe Biden serta para pemimpin dunia lainnya termasuk China dan Rusia.
Dalam agenda hari pembukaan Selasa adalah tiga pertemuan terpisah antara para pemimpin ASEAN dan perwakilan AS, China dan Korea Selatan.
Debbie Stothard, pendiri dan koordinator Jaringan Asean Alternatif di Burma, mengatakan "tentu saja mengejutkan junta bahwa ASEAN akhirnya mengambil garis di sini" dengan mengecualikan Min Aung Hlaing.
Dia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa perhatian utama bagi ASEAN adalah "serangan yang akan segera terjadi" di utara negara itu, yang para ahli PBB peringatkan mengingatkan pada tindakan keras militer 2017 di negara bagian Rakhine yang memaksa lebih dari 700.000 etnis Rohingya ke Bangladesh.
“ASEAN sangat resah karena kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, terutama selama pandemi COVID,” katanya.
“ASEAN sekarang harus bergulat dengan fakta bahwa ambisi dan keserakahan pribadi Jenderal Senior Min Aung Hlaing menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi keamanan regional, baik untuk Myanmar maupun kawasan itu sendiri. Dan jika ASEAN tidak bertindak sekarang, situasinya bisa di luar kendali dan kita akan menghadapi bencana selama 10 tahun ke depan.”
Jika ASEAN ingin militer Myanmar mendengarkan dengan serius, blok tersebut harus bermitra dengan Dewan Keamanan PBB dan membangun strategi untuk memastikan tentara mundur dari kekerasan ini, tambahnya.
PBB pada hari Senin menunjuk seorang sosiolog Singapura sebagai utusan khusus baru untuk Myanmar.
Noeleen Heyzer, diplomat senior PBB, akan menggantikan Christine Schraner Burgener dari Swiss. (*)