Sosok.ID -Mal Centre Point disegel Wali Kota Medan Bobby Nasution, Jumat (9/7/2021).
Sebelumnya, Bobby Nasution telah berdiskusi dengan KPK terkait langkah penyelesaian masalah mal Centre Point.
Penyegelan Centre Point dikarenakan mal yang berdiri di belakang Stasiun Kereta Api Medan itu tidak memiliki izin dan menunggak pajak.
Mal yang telah beroperasi sejak 18 Juli 2013 itu juga diketahui berdiri di tanah sengketa antara pemilik bangunan dan PT Kereta Api Indonesia.
Berdasarkan rilis dari Humas Pemko Medan, retribusi PBB yang tidak dibayarkan Centre Point mencapai Rp 175 miliar.
Melansir Tribun Medan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Retribusi Daerah Pemko Medan, Suherman juga menjelaskan kalau Centre Point tidak membayar pajak lebih dari 10 tahun.
Nilai tunggakan pajak plus denda mencapai Rp 56.154.668.479.
Tak hanya melakukan penyegelan, Bobby meminta dukungan KPK dan Kejaksaan Negeri dalam memungut pajak Mall Centre Point.
Di samping itu, Bobby menjelaskan jika memang hingga saat ini belum ada titik temu di lahan berdirinya Mall Centre Point, antara pemilik bangunan dan PT Kereta Api Indonesia.
Menantu Presiden Jokowi itu mengatakan pusat perbelanjaan megah tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun dan menjadi salah jika hal ini tidak dianggap oleh Pemko Medan sebagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saat ini memang belum ada titik temu antara pemilik bangunan dengan PT KAI. Untuk itu kita meminta dukungan dari KPK dan Kejari,” ujar Bobby.
Tunggakan retribusi IMB bangunan Mal Centre Point sendiri tercatat mencapai Rp175 miliar lebih.
Jumlah tersebut belum termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang rupanya juga belum dibayarkan beberapa tahun terakhir.
"Tapi Mall Centre Point itu sudah beroperasi dan akan salah jika itu tidak dianggap sebagai potensi Pendapatan Asli Daerah. Karena izinnya tidak ada," katanya.
Bobby juga menjelaskan, konsolidasi penguatan internal dan pelaksanaan program yang sedang dijalankan saat ini bertujuan untuk membawa perubahan yang baik dalam masyarakat.
Untuk itu, diperlukan pula upaya optimalisasi pendapatan daerah.
“Saya tidak bisa kerja sendiri, tentunya perlu dukungan dari semua stakeholder dan forkopimda untuk dapat membantu Pemko Medan.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kejari Medan yang telah membantu Pemko Medan dengan selalu mensuport Pemko Medan.
Seperti hari ini dapat terlaksana tentunya dengan bantuan dari Kejari Medan. Sehingga Pemko Medan dapat memenuhi target untuk mendapatkan yang seharusnya memang milik Pemko Medan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam paparannya menyebutkan, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian kegiatan koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, serta peran serta masyarakat.
“Strategi pemberantasan korupsi meliputi penindakan, pencegahan, pendidikan, dan partisipasi publik,” ucap Lili.
Lili juga menyebutkan ada tujuh tindak korupsi yang harus dihindari.
Ketujuhnya yakni, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, pemerasan, dan suap-menyuap.
“Ketujuhnya menyebabkan kerugian negara,” tambahnya.
(*)