Ancam Kantor Berita Asing, Militer Myanmar Tolak Sebutan Junta dan Tak Ingin Disebut Lakukan Kudeta

Kamis, 01 Juli 2021 | 20:44
thefirearmblog.com

Militer Myanmar enggan disebut junta

Sosok.ID -Militer Myanmar terusik dengan sebutan junta yangd ilabelkan kepada mereka.

Pada Rabu (30/6/2021), otoritas militer Myanmar memberi ancaman akan mengambil tindakan hukum terhadap kantor berita asing yang menggambarkan mereka sebagai junta

Militer Myanmar juga menolak perebutan kekuasaan pada Februari disebut sebagai kudeta.

Istilah junta sendiri telah digunakan oleh sejumlah media, termasuk Reuters, untuk menggambarkan Dewan Administrasi Negara yang dipimpin tentara serta penggulingan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Peringatan itu diterbitkan oleh Kementerian Informasi yang dikendalikan melalui surat kabar Global New Light of Myanmar.

Baca Juga: Terlacak Satelit NASA, Junta Myanmar Bakar Habis Sebuah Desa hingga Luluh Lantak, 2 Lansia Tewas Terbakar

"Beberapa kantor berita asing diperingatkan untuk tidak menerapkan lebih lanjut penggunaan dewan militer/junta militer/junta untuk pemerintah di masa depan dan tidak mengutip dan membesar-besarkan berita palsu," kata pernyataan itu.

"Tindakan akan diambil terhadap mereka di bawah undang-undang yang ada jika mereka menerapkan penggunaan yang salah, mengutip dan membesar-besarkan berita palsu dan menyebarkan informasi palsu."

Saat coba dimintai keterangan oleh Reuters, baik direktur Kementerian Informasi maupun juru bicara dewan yang berkuasa tidak menjawab panggilan.

Pemerintah militer secara konsisten mengatakan bahwa mereka mengambil alih kekuasaan sesuai dengan Konstitusi.

Mereka menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan yang dilakukan oleh partai Suu Kyi pada bulan November 2020.

Tuduhan tersebut telah dibantah oleh komisi pemilihan dan pengamat internasional saat itu.

Baca Juga: Borok China Akhirnya Terbongkar, Kudeta Myanmar Ternyata Disokong Oleh Tiongkok Termasuk Gunakan Jet Tempur Untuk Ancam Warga Sipil? Ini Buktinya!

Negara-negara Barat mengutuk pengambilalihan itu sebagai kudeta dan memberlakukan sanksi terbatas pada penguasa militer Myanmar.

Junta Myanmar juga dikritik oleh kelompok kebebasan pers karena menahan sejumlah wartawan.

Mereka juga dikritik karena mencabut izin beberapa organisasi media independen dan membatasi akses Internet.

(*)

Editor : Rina Wahyuhidayati

Sumber : Reuters, Suar.id

Baca Lainnya