Sosok.ID - Amerika Serikat (AS) dikabarkan bakal jual kapal bekas perang mereka pada Indonesia hingga hebohkan negara-negara di Laut China Selatan.
Bukan tanpa alasan, hal itu memicu pertanyaan apakah Indonesia kini jadi kaki tangan AS untuk melebarkan pengaruhnya di wilayah Asia.
Tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah keputusan membeli kapal bekas ini cukup tepat.
Hal itu mengingat Indonesia belum lama ini dirundung duka lantaran tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402.
Rencana AS untuk menjual kapal patroli militer "bersejarah" ke Indonesia telah memicu reaksi di dalam negeri dari para pegiat.
Mereka berpendapat bahwa kapal itu tempatnya di museum dan bukan di Indonesia.
Melansir South China Morning Post, penjualan kapal patroli yang direncanakan mencerminkan komitmen Washington untuk membangun kemampuan maritim negara-negara Asia Tenggara untuk melawan China di kawasan itu.
Akan tetapi, menurut para ahli, Indonesia mungkin lebih baik membeli kapal baru daripada kapal AS yang dinonaktifkan.
Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS pada 2 April secara resmi memberi tahu Kongres tentang rencananya untuk menjual kapal pemotong Penjaga Pantai Adak dan Aquidneck ke Indonesia dengan harga yang dirahasiakan.
Adak digunakan dalam evakuasi sekitar 500.000 orang dari Lower Manhattan setelah serangan 11 September di New York.
Kapal setinggi 110 kaki itu juga merupakan salah satu dari empat kapal pemotong yang dikerahkan ke Irak selama invasi pimpinan AS.
Kapal tersebut akan ditawarkan secara resmi bulan depan, 30 hari setelah Kongres diinformasikan.
Dalam pernyataannya kepada The New York Post, Coast Guard mengatakan keputusan rencana penjualan kapal ke Indonesia dilakukan untuk mencapai kepentingan keamanan nasional AS dan telah berkoordinasi dengan TNI AL sejak Februari.
Seorang juru bicara Angkatan Laut Indonesia tidak segera menanggapi permintaan komentar yang dilayangkan South China Morning Post.
Sementara, seorang pejabat dari tim media angkatan laut mengatakan dia tidak mengetahui rencana tersebut.
Aan Kurnia, Kepala Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla), kepada This Week in Asia mengatakan belum memantau rencana Indonesia membeli kapal patroli dari AS.
“Kami akan meningkatkan armada penjaga pantai dengan kapal-kapal baru,” katanya melalui pesan singkat.
Bersama angkatan laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla adalah salah satu lembaga yang bertugas memantau garis pantai Indonesia yang sangat luas, yang membentang lebih dari 95.000 km.
Bakamla saat ini memiliki 10 kapal patroli. Namun, Aan pada tahun lalu mengatakan badan tersebut membutuhkan setidaknya 67 kapal lagi untuk menjaga perairan Indonesia dengan baik.
Indonesia bukan penggugat dalam sengketa teritorial Laut China Selatan. Akan tetapi, zona ekonomi eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna tumpang tindih dengan "garis putus-putus" yang diklaim Beijing.
Informasi tambahan saja, pelabuhan asal Adak ada di Sandy Hook, New Jersey.
Kapal ini pertama kali ditugaskan pada tahun 1989 dan saat ini bersandar di Bahrain.
Kapal tersebut dijadwalkan akan dinonaktifkan pada bulan Juli mendatang. Terkait hal itu, USCGC Adak Historical Society telah menyerukan agar kapal tersebut diubah menjadi tugu peringatan dan museum di Tampa Bay, Florida.
Kelompok tersebut telah memulai petisi online untuk mencegah kapal tersebut dijual ke Indonesia, dan lebih dari 7.600 orang telah menandatangani.
"Kapal Pemotong Adak Penjaga Pantai adalah kapal bersejarah dan layak untuk pulang," kata petisi tersebut, yang ditujukan kepada Penjaga Pantai AS dan Presiden Joe Biden.
"Kami memiliki rencana untuk menjadikan USCGC Adak sebagai museum untuk memamerkan sejarah Penjaga Pantai dan berfungsi sebagai tugu peringatan 9/11."
Di situs webnya, kelompok itu juga mengatakan: "Jika kita gagal dalam tujuan kita, peringatan dan penghormatan 9/11 akan menjadi piala bagi negara yang dilanda terorisme Islam radikal, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengabaian total terhadap perlindungan lingkungan."
Kampanye kelompok tersebut telah mendapatkan dukungan bipartisan dari tiga anggota kongres AS -dua dari Partai Republik dan satu dari Demokrat- yang mengirim surat ke Departemen Luar Negeri meminta agar penjualan yang direncanakan, dipertimbangkan kembali.
(*)