Sosok.ID - Kekuasaan di Myanmar, sejak Senin berpindah di tangan militer.
Penangkapan Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi mendapatkan reaksi beragam di dunia Internasional, namun membuat muslim Rohingya melakukan perayaan.
Umat Muslim Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, merayakan momen saat Aung San Suu Kyi ditangkap tentara pada Senin (1/2/2021).
Dikutip dari Kompas.com, tiga tahun lalu sekitar 740.000 orang Rohingya keluar dari negara bagian Rakhine di Myanmar ke negara tetangga, buntut dari operasi militer yang menurut PBB bisa menjadi genosida.
Suu Kyi adalah pemimpin de facto Myanmar saat itu, dan membela militernya dalam sidang Pengadilan Kriminal Internasional tahun 2019, atas kekejaman terhadap Rohingya termasuk pemerkosaan dan pembunuhan.
Lalu sekarang, berita penangkapan Suu Kyi menyebar cepat di kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh, yang ditempati sekitar 1 juta orang.
"Dia alasan di balik semua penderitaan kami. Kenapa kami tidak merayakannya?" kata Farid Ullah pemimpin komunitas itu kepada AFP, dari Kutupalong yang merupakan permukiman pengungsi terbesar di dunia.
Kemudian Mohammad Yusuf pemimpin di Balukhali kamp sebelahnya mengatakan, "Dia (Suu Kyi) harapan terakhir kami, tetapi dia mengabaikan penderitaan kami dan mendukung genosida terhadap Rohingya."
Baca Juga: Kudeta Myanmar: Demokrasi Amblas, Kekuasaan Militer Kembali Menghantui
Beberapa orang Rohingya memanjatkan doa khusus untuk menyambut keadilan, kata Mirza Ghalib pengungsi di kamp Nayapara.
"Jika otoritas kamp mengizinkannya, Anda akan melihat ribuan Rohingya keluar dalam pawai perayaan," tuturnya kepada AFP.
Maung Kyaw Min juru bicara Serikat Mahasiswa Rohingya yang memiliki pengaruh besar menerangkan, sekarang ada secercah harapan Rohingya dapat kembali ke desa mereka di Myanmar.
"Tidak seperti pemerintahan terpilih, militer (pemerintah) ini akan membutuhkan dukungan internasional untuk bertahan."
Baca Juga: Bukan Kudeta, Militer Myanmar Nyatakan Sedang Menyelamatkan Negara
"Jadi kami berharap mereka akan fokus pada masalah Rohingya, untuk mengurangi tekanan internasional," katanya.
Pihak berwenang Bangladesh berkata, mereka terus memantau perbatasan sepanjang 270 kilometer untuk berjaga-jaga bila ada gelombang baru pengungsi Rohingya.
Dhaka juga meminta agar proses demokrasi ditegakkan di Myanmar.
Meski Bangladesh dan Myanmar sudah membuat kesepakatan tentang pemulangan pengungsi, sampai sekarang belum ada yang kembali.
Baca Juga: Myanmar Membara, Junta Militer Lakukan Kudeta dan Tangkap Pemimpin Aung San Suu Kyi
Bangladesh lalu meminta Myanmar meningkatkan proses repatriasi dengan serius.
Sementara itu Kompas TV melaporkan, Komandan tertinggi militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing akhirnya buka suara dan memberikan pernyataan pertama hari Selasa, (02/02/2021) setelah menggulingkan Aung San Suu Kyi dan jajarannya dari pemerintahan Myanmar, demikian dilansir Channel News Asia (03/02/2021).
Pernyataan itu muncul bersamaan dengan keputusan Amerika Serikat bahwa yang terjadi di Myanmar sejatinya adalah sebuah kudeta atau penggulingan pemerintahan.
Sejak Senin, (01/02/2021), kekuasaan berpindah kepada militer dan Jenderal Min Aung Hlaing diberikan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
Pada pernyataan publik pertamanya sejak kudeta, Jenderal Hlaing mengatakan pengambilalihan oleh militer itu “sejalan dengan hukum” setelah pemerintah dianggap gagal menindaklanjuti berbagai keluhan kecurangan pemilu.
“Setelah sedemikan banyak permintaan, cara ini akhirnya tidak bisa dihindari negara ini dan itulah kenapa kami harus memilih (cara) ini,” kata Hlaing.
Ia menilai bahwa dalam 3 bulan telah terjadi kecurangan pemilu yang dimenangkan oleh NLD.(Kompas.com/Kompas TV)