Sosok.ID - Belum lama ini, Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai berargumen mengenai vaksin Covid-19.
Dalam penuturannya, Pigai mengaku enggan menggunakan vaksin Sinovac China yang disediakan pemerintah.
Alih-alih menggunakan vaksin dari pemerintah, Pigai memilih untuk membeli sendiri vaksin di luar negeri.
Setelah mengungkapkan hal tersebut, Pigai menuai perlakuan diduga rasisme dari netizen di sosial media.
Dikutip dari TribunWow.com, akun di jagat maya dengan nama pengguna Ambroncius Nababan menyandingkan potret Pigai dengan foto gorila.
Ambroncius dalam keterangan unggahannya menyebut bahwa vaksin disediakan untuk manusia, dan bukan gorila.
Sontak unggahan itu memantik reaksi keras salah satunya dari pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun.
Menurut Refly, unggahan Ambroncius sangatlah menghina Natalius Pigai. Sehingga ia mempertanyakan sikap dari aparat penegak hukum.
"Ini kan sangat-sangat menghina sekali," ujar Refly. dikutip Sosok.ID dari TribunWow.com.
Refly bahkan berandai jika hal serupa dialami oleh pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pertanyaannya adalah bagaimana menyelesaikan persoalan ini," tanyanya.
"Ada spekulasi begini, seandainya di balik yang dihina adalah pendukung Jokowi barangkali orang tersebut langsung ditangkap," katanya.
Natalius Pigai untuk diketahui merupakan sosok yang vokal mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi.
Tapi karena yang dihina ini pengkritik Presiden Jokowi dan yang menghina adalah pendukung Jokowi kita tidak tahu apa yang dilakukan aparat keamanan," lanjutnya.
Kendati berkata demikian, ia membantah masuk dalam kategori orang yang setuju dengan kegiatan saling melaporkan dan memenjarakan, sebab kritik di negara demokrasi seharusnya bersifat bebas.
Namun menurut Refly, unggahan menyandingkan Pigai dengan seekor gorila dengan keterangan demikian adalah hal yang jauh dari kata wajar.
"Tapi masalahnya adalah apa yang dilakukan Ambroncius Nababan itu sangat keterlaluan," tegasnya.
Ia berharap ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum meski tanpa adanya pelaporan.
"Mudah-mudahan aparat penegak hukum memahami dan kemudian ada sense of justice di sana," harapnya.
Refly meminta agar aparat bersikap inisiatif menganggap kejadian ini sebagai pelanggaran hukum.
"Yang saya inginkan bahwa kalau memang penegak hukum baik inisiatif menganggap ini sebuah pelanggaran hukum maka penegak hukum itu sendiri yang memiliki kesadaran tanpa perlu didorong-dorong."
"Tetapi kalau Natalius Pigai sendiri yang merasa terhina sebaiknya Natalius sendiri yang mengadukan," tandasnya.
Seperti diberitakan Sosok.ID sebelumnya, melalui tayangan di kanal YouTube Karni Ilyas Club (ILC), Minggu (17/1/2021), Natalius Pigai menyatakan setuju divaksin virus corona.
"Saya termasuk orang yang setuju divaksin, tapi jumlah penduduk Indonesia kan 276 juta orang, saya yang ke-276 juta. Saya antri setelah 275 juta yang divaksin, baru saya 276," kata Pigai, dikutip via GridHot.ID.
Tetapi menurutnya, pemerintah tak seharusnya mewajibkan hal tersebut.
Pigai menyebutkan bahwa warga negara berhak menentukan pilihannya untuk divaksin atau tidak.
"Karena saya leader dalam konteks ini memajukan soal HAM," ucapnya.
"Artinya saya tidak menolak dan kita respek adanya keinginan baik pemerintah di dalam pelayanan kesehatan. Tapi jangan salah langkah, jangan memaksa," tambah dia.
Pigai pun mengaku lebih memilih membeli vaksin sendiri ketimbang menggunakan vaksin dari pemerintah.
"Yang jelas saya tidak pilih vaksin yang diumumkan pemerintah, karena mereka sudah terlanjur menciptakan vaksin itu di dalam pro dan kontra," ungkap Pigai.
"Saya pergi cari saya bisa beli sendiri, mau 10 juta, 20 juta yang penting saya bisa hidup, tapi saya kasih vaksin itu ke dokter Indonesia karena kita juga ikuti nasionalisme," tambahnya.
Bagi Pigai, untuk hal yang menyangkut hak hidupnya, entah sehat atau tidak akan ditentukan oleh dirinya sendiri. (*)