Sosok.ID - Donald Trump, dianggap mendorong kerusuhan yang terjadi di Capitol Hill 6 Januari lalu, sehingga menyeruak rencana pemakzulannya.
Para pendukung Trump yang menolak pengesahan Joe Biden sebagai presiden selanjutnya telah menimbulkan kerusuhan dan memakan korban jiwa.
Dikutip Sosok.ID dari Washington Post, jika upaya penggulingan terjadi maka Trump akan mencatatkan sejarah sebagai Presiden pertama Amerika Serikat (AS) yang dimakulkan 2 kali.
Kendati demikian, ada beberapa opsi selain pemakzulan untuk mengeluarkan Trump sebelum dia harus pergi dari Gedung Putih pada 20 Januari siang.
Trump bisa mengundurkan diri. Atau wakil presiden dan setengah dari kabinetnya dapat memberikan suara untuk menggulingkannya berdasarkan bagian dari Amandemen ke-25 yang memungkinkan mereka untuk menyatakan dia tidak layak untuk menjabat.
Beberapa ahli hukum konstitusional berpendapat bahwa Kongres dapat menggunakan ketentuan yang kurang dikenal dalam Amandemen ke-14 untuk mendepak Trump, dengan memberikan suara bahwa ia "terlibat dalam pemberontakan" dan dengan demikian tidak dapat menjabat lagi.
Ahli hukum konstitusional mengatakan upaya itu hanya akan mengambil suara mayoritas, meskipun ini bisa terbuka untuk tantangan pengadilan.
DPR Demokrat, lebih dari 300 sejarawan dan ahli hukum konstitusi dan bahkan segelintir dari Republik (partai Trump), berpendapat bahwa Trump menimbulkan bahaya jika ia menjabat semakin lama setelah mendorong kerusuhan.
"Kami tidak bisa membiarkan ini tidak terjawab," tulis Rep. David N. Cicilline (D-R.I.) Dalam op-ed New York Times, berbicara mewakili banyak orang di partainya.
“Setiap hari, Tuan Trump semakin putus asa. Kita tidak boleh membiarkan dia mengancam keamanan negara kita lebih lama lagi," lanjutnya.
Hanya dibutuhkan mayoritas di DPR untuk memakzulkan seorang presiden, dan Demokrat memegang mayoritas itu, yang tampaknya memiliki suara untuk mendakwa Trump untuk kedua kalinya.
Senat dikatakan sedang menimbang-nimbang apakah akan menghukum atau membebaskan Trump.
Senat sedang dalam proses berpindah tangan, dari mayoritas Republik sempit menjadi mayoritas Demokrat sempit setelah Joe Biden terpilih.
Waktu pemungutan suara DPR, kurang dari seminggu sebelum Biden dilantik, berarti kemungkinan persidangan Senat akan terjadi di bawah Senat yang dikendalikan Demokrat.
Demokrat akan menjelaskan bagaimana jalannya persidangan.
Tapi itu bisa mengharuskan Senat menghentikan semua aktivitas selama beberapa hari, termasuk mengonfirmasi Kabinet Biden.
Beberapa pemimpin Partai Demokrat telah menyarankan untuk menahan diri dari mengirim artikel pemakzulan ke Senat sampai Biden lebih matang dengan pemerintahannya.
Seorang presiden kemungkinan dapat dihukum setelah meninggalkan jabatannya, tetapi mayoritas Demokrat tidak berarti para senator memiliki suara untuk menghukum Trump.
Demokrat membutuhkan 17 Senat dari Republik (partai Trump) untuk bergabung dengan mereka.
Sejauh ini, hanya tiga senator Republik yang telah menyatakan keterbukaan terhadap pemakzulan atau mengeluarkan Trump dari jabatannya - Lisa Murkowski dari Alaska, Ben Sasse dari Nebraska, dan Patrick J. Toomey dari Pennsylvania.
“Saya ingin dia keluar. Saya ingin dia mengundurkan diri. Dia telah menyebabkan kerusakan yang cukup parah,” kata Murkowski pada hari-hari setelah invasi.
Senator Mitt Romney (R-Utah), satu-satunya Senat Republik yang memilih untuk menghukum Trump selama pemakzulan pertamanya, telah menyatakan keraguan bahwa pemakzulan adalah cara yang tepat, meskipun dia juga mengatakan dia berpikir presiden harus bertanggung jawab dalam beberapa kasus.
Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell (R-Ky.) Mengatakan dia sangat marah dengan Trump atas apa yang terjadi dan tidak berencana untuk berbicara dengannya lagi, lapor Josh Dawsey dan Ashley Parker dari The Washington Post.
Mereka melaporkan bahwa dia memberi tahu orang lain bahwa Trump mungkin melakukan pelanggaran yang tidak dapat dimaklumi, yang pertama kali dilaporkan oleh New York Times.
Keyakinan diperlukan untuk mengadakan pemungutan suara kedua yang bisa dibilang lebih penting untuk menghalangi Trump mencalonkan diri lagi, kata Chafetz. Padahal itu hanya membutuhkan suara mayoritas.
Tiga poin utama dari artikel yang dipilih DPR untuk mendakwa presiden, meringkas terutama bahwa Trump melakukan "kejahatan dan pelanggaran ringan" karena:
1. Dia secara salah mengklaim bahwa dia menang:
“Sesaat sebelum Sesi Bersama dimulai, Presiden Trump berbicara kepada kerumunan pendukung politiknya di dekatnya. Di sana, dia mengulangi klaim palsu bahwa 'kami memenangkan pemilihan ini, dan kami menang telak.' ”
2. Dia mendorong kerusuhan: “Dia dengan sengaja membuat pernyataan yang mendorong - dan dapat diduga mengakibatkan - tindakan tanpa hukum di Capitol. Dihasut oleh Presiden Trump, massa secara tidak sah melanggar Capitol, melukai personel penegak hukum, mengancam Anggota Kongres dan Wakil Presiden, mengganggu tugas konstitusional Sesi Bersama untuk mengesahkan hasil pemilu, dan terlibat dalam kekerasan, mematikan, merusak, dan tindakan menghasut. "
3. Dia telah bertindak atas kata-katanya untuk mencoba membalikkan kekalahannya: Artikel tersebut menyebutkan panggilan telepon baru-baru ini yang dilakukan Trump dengan menteri luar negeri Georgia yang mendesaknya untuk "menemukan" cukup suara untuk membatalkan kemenangan Biden di sana.
Apa yang dikatakan Partai Republik tentang pendakwaan
Beberapa anggota parlemen Republik membela tindakan presiden. Tetapi hanya sedikit yang secara terbuka mengakui peran presiden dalam menghasut massa yang melakukan kekerasan dan mencoba merusak pemilihan umum.
House Republicans berbaris di belakang argumen bahwa pendakwaan akan terlalu memecah belah negara, sementara mereka berusaha untuk tidak mengakui peran Trump dalam retorika yang menyebabkan penyerbuan Capitol.
Mereka telah menawarkan alternatif seperti kecaman, pilihan yang jauh lebih lemah.
Demokrat mencoba menekan Senat Partai Republik untuk mengadakan persidangan sebelum Trump meninggalkan jabatannya, tetapi Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell (R-Ky.) yang akan keluar tampaknya tidak mau melakukannya.
Baca Juga: Trump Sebenarnya Sadar Penuh Sudah Kalah Tapi Gengsi, Bakal Nyalon Presiden Lagi di Pilpres 2024
Mayoritas Senat Republik diam tentang apa yang menurut mereka harus terjadi pada presiden.
"Saya pikir membiarkan presiden merebus dirinya sendiri mungkin adalah cara yang tepat untuk pergi ke sini," Senator Lindsey O. Graham (RS.C.), sekutu Trump yang juga memutuskan dukungannya untuk presiden setelah kerusuhan mengatakan kepada The Washington Post pada hari Senin setelah bertemu dengan Trump.
“Pemakzulan akan menyalakan kembali masalah, dan kita punya sembilan hari lagi untuk pergi ke sini. Itu akan lebih merugikan daripada menguntungkan, dan saya berharap orang-orang di pihak kita akan melihatnya seperti itu. "
Presiden Trump, yang menggunakan akun Twitternya yang sekarang sudah tidak aktif untuk membela diri selama persidangan pemakzulan pertamanya, pada Selasa pagi menyebut upaya pemakzulan yang baru sebagai "kelanjutan dari perburuan penyihir terbesar dalam sejarah politik.
Apa yang terjadi di pemakzulan terakhir
Setelah berbulan-bulan berdebat di Partai Demokrat tentang apakah akan mendakwa Trump atas upayanya memblokir penyelidikan pemerintah Rusia, pada musim gugur 2019, Demokrat bergerak maju dengan memakzulkan Trump karena menekan presiden Ukraina untuk menyelidiki Biden.
Mereka berjalan perlahan, dimulai dengan penyelidikan penyelidikan pemakzulan di mana mereka memanggil sekitar selusin saksi, sebelum beberapa secara dramatis bersaksi, seringkali bertentangan dengan perintah Trump untuk tidak melakukannya.
Pada Desember 2019, Trump dimakzulkan oleh DPR dalam pemungutan suara yang hampir mirip partai untuk dua artikel: penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan Kongres.
Pada bulan Januari, Senat yang dikendalikan Republik mengadakan persidangan yang relatif cepat tanpa memanggil saksi baru dan membebaskan Trump.
Hanya satu senator Partai Republik, Mitt Romney dari Utah, yang memilih untuk menghukum Trump atas salah satu artikel. (*)