Sosok.ID - Pandemi virus corona telah menggebuk tatanan kehidupan bernegara dalam berbagai sektor.
Hal ini bahkan mengakibatkan ekonomi Indonesia berada di ambang resesi.
Di luar masalah tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) bersimpati pada kondisi bangsa yang saat ini sedang menghadapi banyak tantangan.
Selain ekonomi dan kesehatan, Ibas menyoroti adanya masalah penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.
"Indonesia saat ini banyak tantangan. Lihat saja tantangan pandemi, ekonomi, keuangan, pembangunan, kesejahteraan, penegakan hukum, demokrasi dan hak-hak sipil," kata Ibas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2020), dikutip dari Kompas.com.
Ibas juga menyebutkan adanya persoalan yang sebenernya tidak perlu terjadi di pemerintahanPresiden Joko Widodo.
Seperti polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Selain itu, fraksi Partai Demokrat sebelumnya diketahui menarik diri dari pnitia Kerja RUU Cipta Kerja dan ikut menolak RUU HIP.
"Misalnya, tiba-tiba isu kita lari kepada RUU HIP, RUU Ciptaker, dan nantinya yang lebih seru lagi tantangan Pilkada 2020 dan RUU Pemilu," ujar dia.
Menurut Ibas, rakyat saat ini memerlukan kepastian dan kepercayaan dari pemerintah.
Lebih lanjut Ibas menyinggung pemerintahan jaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden pada periode 2004-2014.
Ibas mengklaim saat itu kondisi Indonesia dalam aspek perekonomian terbilang baik dengan utang dan defisit negara yang terjaga.
"Alhamdulillah, kita pernah membuat itu, ketika zaman mentor kita Pak SBY selama 10 tahun," katanya.
"Ekonomi kita meroket, APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga. Pendapatan rakyat naik dan lain-lain. Termasuk tentang persentase tingkat kemiskinan dan pengangguran," ujar Ibas, yang juga merupakan putra dari SBY.
Namun Ibas mengatakan, pihaknya saat ini tidak dalam posisi menyalahkan pihak manapun terkait kondisi negara.
Ia menyebut, Demokrat akan ikut mendukung pembangunan bangsa melalu kritik dan solusi untuk pemerintah.
"Kita ingin agar Demokrat menjadi partai yang cerdas dan tepat dalam berpikir. Ketika benar kita katakan benar, ketika tidak kita katakan tidak."
"Biar ruang demokrasi ini tetap terjaga, jadikanlah Partai Demokrat tetap hadir agar demokrasi kita lebih berwarna dan terjaga," kata Ibas.
Adapun melansir sumber yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 tercatat negatif 5,32 persen.
Hal ini menempatkan Indonesia berada di ambang resesi, dimana ekonom menilai pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan pemulihan yang lebih mengarah pada peningkatan konsumsi masyarakat.
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena terimbas pemotongan gaji dan pemutusan hubungan kerja.
Sehingga belanja pemerintah memiliki peran sangat penting untuk menekan perekenomian.
Namun sayangnya, di kuartal II-2020 pertumbuhan belanja pemerintah malah minus 6,90 persen, lebih rendah dari penurunan konsumsi rumah tangga yang sebesar 5,51 persen. (*)