Sosok.ID - Infeksi virus corona di Indonesia masih belum berakhir. Saat ini, Indonesia bahkan telah melaporkan lebih dari 38.000 kasus positif covid-19.
Kendati telah berjuang melawan pandemi sejak Maret 2020, masih banyak masyarakat yang tidak paham atau berusaha memahami kebijakan yang berlaku.
Mulai dari imbauan-imbauan kecil sekedar cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hal-hal lainnya.
Bahkan muncul tuduhan dari masyarakat yang mengatakan bahwa pasien positif virus corona sengaja ditahan dan tidak dipulangkan.
Tuduhan 'konyol' itu muncul dari warga Maluku kepada gugus tugas percepatan penaganangan Covid-19 Provinsi Maluku.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Murad Ismail pun meminta masyarakat yang selalu mengkritik kebijakan penanganan Covid-19 tanpa memberikan solusi untuk diam.
Ia bahkan tidak mengerti kenapa warganya bisa menuduh adanya pasien positif yang sengaja ditahan di lokasi karantina.
Menurutnya, pihak pemerintah daerah provinsi tidak akan untung saat melakukan hal demikian, alias tak ada alasan untuk menahan pasien sembuh.
Murad menyebut, jika pasien sembuh sudah pasti akan dipulangkan tanpa ditahan-tahan.
“Ada untung apa pemda ini, gugus tugas ini menahan-nahan orang tidak lagi sakit, untungnya apa?" kata Murad di Kantor Gubernur Maluku, Senin (15/6/2020), dikutip dari Kompas.com.
Murad berusaha menjelaskan, memaksa memulangkan pasien yang masih berstatus positif virus corona akan merugikan banyak pihak.
Bukan hanya merugikan lingkup keluarga saja, pasien postif yang dipulangkan juga akan menyusahkan lingkungan sekitar, termasuk negara.
"Tapi karena kami melihat masyarakat secara keseluruhan, kami merasa bertanggung jawab, jadi jangan pulangin orang yang masih terpapar untuk mencelakakan saudara-saudarnya,” lanjutnya.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi dan gugus Covid-19 menangani pasien corona sesuai dengan protokol kesehatan.
Jika masa karantina sudah lewat dari 14 hari namun pasien masih belum sembuh, maka pasien tidak akan dipulangkan.
“Satu tahun pun kalau dia tidak sembuh kami tetap mengatakan dia tetap positif Covid-19," tegas Murad.
Baca Juga: Tak Pantas Ditiru, Seorang Seniman di Surabaya Bakal Sedot Udara dari Hembusan Nafas Pasien Corona
Murad mencoba menjelaskan, pasien positif yang diilepas dikhawatirkan dapat menambah klaster baru infeksi virus corona.
Sehingga tuduhan menahan pasien sembuh itu jelas salah.
Jika belum dipulangkan, artinya pasien belum sembuh. Dan pemerintah provinsi Maluku tidak mungkin memalsukan identitas kesembuhan pasien.
"Ada beberapa pemuka di sini juga yang dari partai dari mana-mana SMS saya, ‘Pak Gub ini kenapa tidak ditangani dengan baik', saya bilang ini virus, kalau dia sakit jantung, sakit kanker saya pulangin, apa kalian tidak berpikir kalau pasien Covid dipulangin akan bertambah banyak sudara-saudara dia dan tetangganya bisa terserang virus,” katanya.
Baca Juga: Citra Satelit Tunjukkan Rahasia Besar China Mengenai Virus Corona
Murad meminta kepada orang-orang yang mengkritik Pemerintah Provinsi Maluku agar dapat menanyakan hal itu ke pemerintah kota dan kabupaten, karena tanggung jawab gugus tugas Covid-19 provinsi Maluku hanya sebagai pelindung untuk kabupaten kota.
Ia bahkan menawarkan pilihan, jika seandainya pasien positif corona tinggal serumah dengan keluarga lain yang masih sehat.
“Jadi, jangan apa-apa serang gugus tugas Provinsi ya. Jadi, kalau ada orang-orang tertentu mengatakan ini itu kenapa tidak dipulangin," katanya.
"Saya tawarkan opsi mau enggak itu orang yang tukang kritik tinggal dengan pasien positif di rumahnya, berapa pun saya bayar satu rumah itu saya kasih makan, berapa bulan saja saya bayar ongkos makannya,” ungkap Murad.
Alih-alih menuduh, Murad meminta masyarakat untuk bersyukur karena pasien masih ditangani di tengah keterbatasan tenaga dan fasilitas medis saat ini.
“Ini kami prihatin, dulu ada ibu yang sudah 74 tahun tapi dia sembuh cepat ini semua masalah stres, masalah yang ada di pikiran kita. Kalau dia sakit jantung kita pulangin, harusnya mereka minta syukur karena kita mau menangani mereka,” kata dia.
Diduga, pernyataan itu berkaitan dengan keluhan pasien di lokasi karantina yang merasa tidak dilayani dengan maksimal. (*)