Jika BI Nekat Cetak Uang Rp 4.000 Triliun untuk Selamatkan Warga dari Corona, Indonesia Justru Bakal Makin Sengsara

Jumat, 08 Mei 2020 | 14:30
kompas.com

Ilustrasi rupiah dan dolar

Sosok.ID - Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia (BI) sempat diberikan usulan untuk mencetak rupiah di tengah pandemi Covid-19.

Usulan itu muncul dari Badan Anggaran DPR RI, yang menyarankan agar BI mencetak uang Rp 600 triliun.

Saran serupa dengan nominal lebih ekstrim bahkan diutarakan oleh mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Melansir Kontan.co.id, Gita mendukung wacana usulan anggota DPR, dan meminta BI untuk mencetak Rp 4.000 triliun.

Baca Juga: Mantan Menteri Perdagangan Usul BI Cetak Uang Rp 4.000 Triliun Untuk Dibagi ke Masyarakat di Tengah Krisis Akibat Pandemi Covid-19: Harus Ada Kebijakan Tidak Biasa

Jumlah yang sangat fantastis dengan risiko besar yang tentunya tidak mudah untuk dihadapi.

Menurut Gita, selain menyelamatkan ekonomi negara, uang itu juga dapat diberikan untuk membantu rakyat kecil terdampak corona.

"Uang tersebut tidak hanya digunakan untuk memberi stimulus pada mereka yang kehilangan pendapatan, tapi juga untuk restrukturisasi penyelamatan sektor riil dan UMKM," ucap Gita, dikutip Sosok.ID, dilansir dari Kontan.co.id.

Wacana cetak uang ini muncul sebab defisit APBN telah mencapai 5 persen, padahal sebelumnya hanya 1,75 persen.

Baca Juga: Gubernur BI Sebut Jika Corona Kelar Rupiah Bakal Menguat, Namun AS Bakal Punya Utang Puluhan Triliun

Wakil Ketua Pertimbangan Kadin itu bahkan meminta BI untuk tak kuatir, sebab banyak pula negara lain yang mencetak uang di masa-masa sulit.

"Harus ada kebijakan tidak biasa yang harus diambil pemerintah, yakni pencetakan uang. Meski diakui bertentangan dengan apa yang diajarkan selama ini," ujarnya.

Pria yang pernah berkarir di Goldman Sachs ini menepis kekhawatiran adanya moral hazard dalam kebijakan cetak uang.

Dia menganggap bahwa itu adalah alternatif paling mungkin untuk mencapai likuiditas.

Baca Juga: Kabar Gembira! Tagihan Kartu Kredit BNI Beri Keringanan Selama Pandemi Corona, Mulai dari Bunga hingga Denda Keterlambatan dan Hal Lainnya

Kendati demikian, BI memberi indikasi tak akan mencetak uang tambahan utuk menambah dana atau likuiditas perbankan maupun untuk menambal defisit anggaran pemerintah.

Sebab hal itu akan menyebabkan inflasi gila-gilaan yang kedepannya justru bakal menyengsarakan rakyat.

centralfutures.com
centralfutures.com

Ilustrasi inflasi

Cetak uang yang tak dapat dikendalikan akan membuat nilai tukar rupiah makin berkurang, dan menyebabkan harga-harga melambung tinggi.

Hal ini menjadi lebih parah karena permintaan produksi barang/jasa makin rendah, sehingga memicu situasi krisis yang makin mengerikan.

Baca Juga: Sebagian Nasabah BRI Sumringah, Uang Tunai Rp 600 Ribu Tiba-tiba Ditransfer ke Nomor Rekening Masing-masing

Nilai tukar Anjlok

Nilai tukar mata uang asing, dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar.

Jika peredaran rupiah makin bertambah, maka nilai kurs Internasional bakal makin turun.

Terlebih, rupiah tak sama seperti dollar AS dan yen Jepang yang diterima di dunia.

Berkaca dari Zimbabwe, negara itu bahkan pernah mengalami hiperindlasi karena mata uang yang hampir tak bernilai untuk membeli kurs asing.

Baca Juga: Bakal Aktif Berkantor di Washington Maret 2020, Indonesia Layak Berbangga Atas Kompetensi dan Prestasi Sosok Satu Ini!

Inflasi di Zimbabwe bahkan pernah menyentuh angka 231 juta persen pada tahun 2008, menyebabkan adanya redenominasi mata uang dengan menghilangkan 10 angka nol dari 10 miliar dolar Zimbabwe menjadi 1 dolar Zimbabwe

Utang membengkak, PHK besar-besaran

Cetak uang secara berlebihan juga meningkatkan risiko utang luar negeri naik tajam.

Ini merupakan efek domino dari anjloknya nilai tukar rupiah terhadap kurs asing.

Makin rupiah tak berarti di mata internasional, maka utang negara akan otomatis membengkak.

Baca Juga: Luar Biasa! Seorang Pria Asal Majalengka Nekat Retas Mesin ATM Hingga Rp 17 Miliar untuk Dirikan Perusahaan

Sebagai mata uang yang tak diakui secara internasional, rupiah tidak dapat sekonyong-konyong dicetak tanpa pertimbangan.

Beberdarnya jumlah uang yang terlalu banyak juga mengakibatkan daya beli masyarakat anjlok.

Mengakibatkan adanya PHK karyawan besar-besaran, karena banyak perusahaan yang menurunkan dan menahan produksi barang/jasa.

Situasi ini kemudian membuat investor tak tertarik berinvestasi di Indonesia, atau dalam kondisi terparahnya, investor akan menarik modal yang di tanam di Indonesia.

Baca Juga: Jangan Kaget! Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia, Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Negara Bertenor Setengah Abad, Bakal Jatuh Tempo di Tahun 2070

Bank sentral tak ingin mengulang BLBI 1998

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, alasan lain mengapa BI menolak mencetak uang sebab bank sentral enggan mengulang kasus Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) saat 1998.

Saat itu, angka inflasi Indonesia mencapai 67 persen.

"Waktu BLBI dulu, salah satunya BLBI-nya kan bank sentral mengedarkan uang, penggantinya dikasih surat utang pemerintah, surat utang pemerintahnya tidak kredibel, tidak kredibel karena suku bunganya mendekati nol," kata Perry ketika memberikan penjelasan kepada anggota Komisi XI DPR RI secara virtual.

Baca Juga: Tak Mau Tahu Sosok Lawannya Adalah Anak Mantan Presiden, Sri Mulyani Nekat Sita Uang Senilai Rp 1,2 Triliun Demi Negara

Perry mengatakan, saat inflasinya naik, bank sentral tidak menyerap surat utang pemerintah dan likuiditas.

"Di tahun 98-99 inflasinya 67 persen, itu yang disebut pencetakan uang," tambahnya.

Alih-alih melakukan pencetakan besar-besaran, BI kata Perry, lebih memilih melakukan kebijakan moneter lain untu menambah likuiditas.

Seperti menurunkan giro wajib minimum (GWM) hingga membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. (*)

Editor : Rifka Amalia

Sumber : Kontan.co.id

Baca Lainnya