Sosok.ID - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju (23/10/2019).
Prabowo Subianto dilantik Presiden sebagai Menteri Pertahanan di Istana Kemerdekaan Oktober lalu.
Dikenal sebagai rival pada Pemilihan umum Presiden tahun 2019, Prabowo menerima tawaran Presiden dan siap bekerja keras untuk mencapai sasaran pemerintahan dalam bidang pertahanan.
Rupanya usai dilantik oleh Jokowi, Prabowo tak lagi pernah menyinggung soal politik.
Melansir Kompas.com, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjutak mengatakan, Prabowo tak pernah membicarakan soal politik sejak dilantik menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.
"Sampai dengan detik ini, saya hampir empat bulan di kementerian ini, Pak Prabowo enggak pernah ngomongin politik," ujar Dahnil di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Kamis (20/2/2020), dikutip dari Kompas.com.
Menurut Dahnil, jika sejumlah pihak ingin berdiskusi soal politik, Prabowo selalu menjawab ingin fokus bekerja sebagai Menteri Pertahanan.
Tak heran jika di lingkungan kantornya, Prabowo enggan menyinggung urusan politik, sekalipun dirinya adalah Ketum Partai Gerindra.
"Politik kan banyak diurus teman-teman pengurus partai secara langsung dan DPR," kata dia.
Bahkan, berdasarkan kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto didapuk jadi menteri dengan kinerja terbaik berdasarkan hasil survei publik yang dilakukan Indo Barometer.
"Saya kira wajar karena beliau adalah mantan calon presiden, dua kali," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari saat konferensi pers di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2).
Dari total 1.200 responden, sebanyak 18,4 persen memilih Prabowo Subianto. Ia mendapatkan skor 26,8 persen lebih tinggi dibanding dengan menteri lainnya.
Menanggapi survei Indo Barometer, Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai hal itu sangat wajar.
Sebab, ungkap Fahri, sebagai calon presiden sekalipun, Prabowo menunjukkan elektabilitas yang tinggi.
Ya karena survei capres pun Prabowo nomor dua. Jadi wajar kalau survei menterinya nomor satu," kata Fahri, Senin (17/2).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga sepakat dengan jika Prabowo dikatakan bekerja dengan baik.
"Prabowo memang bagus. Tapi kita tak sebut siapa yang paling, siapa yang tidak paling, ya gitu. Kalau nulis paling kan survei, ya silakan saja," ujar Mahfud.
Sementara Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani, mempertanyakan indikator penilaian Indo Barometer yang menempatkan Prabowo sebagai menteri dengan kinerja terbaik.
"Kami ingin tahu kalau ada penilaian kayak begitu benchmark-nya apa, kategorinya apa, jadi harus apple to apple dengan yang lain. Kalau populer, jelas tidak ada yang bisa menafikan jelas Pak Prabowo pernah nyapres kok," kata Christina, dikutip oleh Sosok.ID, dilansir dari Kompas.com, Jumat (21/2/2020).
Menurut Christina, selama menjadi menteri, Prabowo belum pernah memaparkan program baru ke Komisi I DPR.
Christina menyebutkan bahwa hal yang baru dilakukan Prabowo adalah melakukan kunjungan luar negeri terkait alutsista.
Kendati demikian, Christina menganggap Prabowo cukup aktif dalam menjalin hubungan diplomasi pertahanan ke luar negeri. Ia juga masih meneruskan program Presiden Jokowi dengan baik.
Berdasarkan survei Indo Barometer, kinerja Prabowo dikatan terbaik atas dasar kriteria berikut.
Pertama, Prabowo dikenal publik sebagai sosok yang tegas dengan skor pada poin ini mencapai 69,3 persen.
Selanjutnya, 45 persen poin untuk kecocokan Prabowo bekerja di bidang yang sesuai keahliannya.
46,3 persen poin untuk penilaian dimana Prabowo dianggap menguasai permasalahan di bidangnya.
Skor tertinggi Prabowo yakni sebesar 70,0 persen sebagai sosok yang dianggap berwibawa dalam memimpin.
Namun, Prabowo memperoleh skor terendah yakni sebanyak 0 persen untuk penilaian kriteria kerja efektif dan efisien.
Adapaun selain Prabowo, menteri lain yang dinilai memiliki kinerja baik adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir. Menko Polhukam Mahfud MD, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. (*)