Sosok.ID - Wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menuai pro kontra.
Bukan hanya dari kalangan masyarakat, sejumlah pejabat daerah dan pejabat pemerintahan juga memiliki pendapat berbeda terkait hal ini.
Seperti diketahui, pasca kekalahan ISIS di Suriah dan Irak, nasib simpatian ISIS menjadi tak jelas.
Ribuan simpatisan ISIS yang terdiri dari perempuan dan anak-anak terkatung-katung di kamp pengungsian.
Diiming-iming akan mimpi kekhalifahan, para WNI yang terpikat lantas berbondong-bondong menuju Suriah dan Irak, melepaskan kewarganegaraan mereka demi bergabung sebagai simpatisan ISIS.
Namun, kini banyak dari mereka yang menyatakan ingin pulang ke negara asalnya, termasuk 600 simpatisan ISIS asal Indonesia.
Sejumlah tokoh menganggap jika pemerintah secara konstitusional memiliki kewajiban untuk memulangkannya.
Sementara tokoh lainnya mengkhawatirkan adanya peluang bahaya jika eks ISIS dipulangkan ke Indonesia.
Adapun dengan tegas, Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, tidak ada wacana pemerintah untuk memulangkan WNI eks ISIS tersebut.
Menurutnya, pemberitaan wacana pemulangan WNI eks ISIS diberbagai media adalah pengalihan isu saja. "Tidak ada itu wacana untuk memulangkan, ini sudah 2 minggu bergulir lagi.
Seakan-akan kami mau memulangkan sehingga itu menjadi berita besar. Saya curiga ini untuk mengalihkan isu," ujar Mahfud MD saat ditemui di Banjarmasin, Jumat (7/1/2020).
Wacana pemulangan WNI eks ISIS, kata Mahfud, berawal dari pernyataan salah seorang pejabat.
Namun, pernyataan tersebut sudah diklarifikasi dan menurutnya tak perlu lagi digembar-gemborkan.
Terkait WNI eks ISIS yang saat ini masih berada di Suriah, kata Mahfud, pemerintah saat ini hanya membuat alternatif aturan hukum.
Alternatif aturan hukum itu yaitu, pemerintah membentuk tim untuk memutuskan secara resmi nasib WNI eks ISIS.
Tetapi kata Mahfud, kecendrungan pemerintah saat ini adalah, tidak akan memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia karena dianggap berbahaya.
"Kita hanya membentuk tim apakah mau dipulangkan atau tidak, tetapi kecenderungannya kami ini tidak mau memulangkan," jelasnya.
Sementara itu, melansir dari Kompas TV, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku hal itu masih dalam proses pembahasan.
Hingga saat ini, pemerintah masih menimbang sisi positif dan negatifnya. Pemerintah belum mengambil keputusan perihal pemulangan WNI eks ISIS.
"Kalau tanya ke saya, saya akan bilang tidak tapi masih dirataskan. Kita harus kalkulasi plus minusnya, secara detail. Keputusan itu akan kita ambil dalam rapat terbatas setelah mendengarkan paparan kementerian," ujar Jokowi. (*)
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Rencana Pemulangan WNI Eks ISIS, Mahfud MD: Saya Curiga Ini untuk Mengalihkan Isu"