Sosok.ID - Sejumlah oknum polisi dan Anggota DPR RI Andre Rosiade, melakukan penggrebekan terkait adanya praktik prostitusi online di salah satu hotel berbintang di Padang.
Penggrebekan ini membuahkan hasil.
Andre Rosiade berhasil membekuk mucikari dengan inisial AS dan PSK dengan inisial N.
Keduanya ditangkap oleh petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat (Sumbar).
Melansir dari Kompas.com, penggerebekan di salah satu hotel berbintang di Padang itu berawal dari keresahan warga yang melaporkan pada Andre terkait maraknya prostitusi online.
Keresahan itu lantas ditindaklanjuti oleh politisi partai Gerindra tersebut bersama dengan polisi, Minggu (26/1/2020) lalu.
Sempat dianggap sengaja menjebak PSK dan Mucikari tersebut dalam upaya penggerebekan itu, polisi dan Andre membantahnya.
Menurut polisi, semuanya sudah berjalan sesuai dengan proses yang berlaku.
"Enggak lah (dijebak) karena semuanya ada prosesnya," kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Rabu (5/2/2020).
"Kami menemukan barang bukti uang tunai Rp 750.000, alat kontrasepsi yang belum dipakai dan handphone," kata dia.
Namun ternyata, penggerebekan ini lantas menjadi masalah yang berbuntut panjang.
Beberapa hari kemudian, beredar di sosial media, sebuah kuitansi pemesan kamar hotel 606 dan 608 di lokasi penggerebekan itu.
Kuitansi pembayaran hotel lokasi penggerebekan PSK di Padang atas nama Andre Rosiade yang beredar di media sosial.
Dalam kuitansi tersebut, tertulis nama Andre Rosiade sebagai pemesan kamar.
Namun, disebelah nama Andre terdapat garis miring Bimo dengan nama yang ditulis dengan pena.
Menanggapi hal itu, Andre pada Kamis (6/2/2020), menyanggah bahwa ia telah memesan kamar di hotel tersebut.
"Ini tidak benar saya yang memesan kamar tersebut. Saya tidak pernah datang ke resepsionis dan membayar," kata Andre.
Andre menyebutkan, orang yang memesan kamar itu adalah stafnya yang bernama Bimo, di mana saat itu Partai Gerindra Sumbar sedang ada acara penyampaian visi dan misi calon gubernur di hotel tersebut.
Tak ingin mempermasalahkannya, Andre memilih untuk tak memperpanjang kasus beredarnya kuitansi tersebut.
Sementara pihak perhotelan, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumbar Maulana Yusran mengatakan, kuitansi tersebut mungkin beredar karena pemesan tak meminta untuk merahasiakan identitas pemesan.
"Pemesan tidak pernah melakukan permintaan untuk dirahasiakan sehingga bisa saja ini keluar ke publik," kata Maulana.
Menurut Maulana, pemesanan kamar tersebut bisa saja melalui ajudan Andre Rosiade sehingga tertulis garis miring Bimo.
Tak berhenti sampai disitu, pihak PHRI menilai penggerebekan yang dilakukan Andre telah merugikan bisnis perhotelan di Padang dan Sumbar.
Ia bahkan menyebutkan akan menuntut Andre atas aksi penggerebekan yang ia lakukan.
PHRI juga meminta Pemprov Sumbar dan Pemkot Padang untuk menuntaskan kasus tersebut.
"Selain itu, karena kita dirugikan tentunya akan menempuh jalur hukum," kata Maulana.
Maulana mengatakan bahwa tindakan Andre telah mencemarkan nama baik hotel, sehingga pihaknya berencana melaporkan Andre ke MKD.
Hal senada dikatakan Plt Direktur Women's Crisis Center Nurani Perempuan, Rahmi Merry Yanti, yang juga akan berencana melaporkan Andre ke MKD.
Pasalnya, ia menduga adanya penjebakan dalam kasus penggerebekan PSK online itu.
"Selain itu, kami juga akan bekerja sama dengan tim advokasi untuk melihat peluang apakah ada jalur hukum yang bisa ditempuh untuk menjerat Andre," kata Rahmi, Kamis (6/2/2020).
Aksi penggerebekan PSK online yang diakukan polisi dan Anggota DPR RI Andre Rosiade, dinilai salah lantaran tak meminta izin ke manajemen hotel terlebih dahulu.
"Tidak ada minta izin, padahal hotel memiliki wilayah privacy yang harus dijaga," jelas Maulana.
Pihak manajemen hotel yang merasa dirugikan, bahkan telah menyiapkan segala dokumentasi hingga rekaman CCTV untuk menuntut Andre.
Manajemen Hotel Kryad Bumi Minang, Padang, Sumbar, merasa sangat dirugikan dengan aksi penggerebekan tersebut.
"Kami ini korban, tentu akan ada respons dari kami, dan semuanya kami serahkan ke Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar," kata General Manager Hotel Kryad Bumi Minang, Fadjri, Jumat (7/2/2020).
Meski diancam tuntutan disana-sini, Andre mempersilahkan jika ada pihak yang ingin melaporkannya ke MKD DPR.
Menurutnya, ia tidak melakukan tindakan yang salah.
Aksi penggerebekan itu adalah bagian dari perjuangannya, dimana ia bertindak sesuai laporan warga yang mengaku resah.
"Silakan saja, kalau ada yang melaporkan saya, bagi saya itu risiko perjuangan ya, saya hanya melaksanakan amar ma'ruf nahi mukar, sesuai dengan aspirasi masyarakat," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (6/2/2020).
Jika ada pihak yang melaporkannya, Andre mengatakan siap hadir memberikan keterangan terkait kasus penggrebekan itu.
"Kalau pun di MKD tentu saya akan datang, inilah risiko perjuangan, insya Allah saya hadir. Saya sudah mendengar pak sekjen dan fraksi saya sebagai kader Partai Gerindra akan taat loyal," ujarnya.
(*)