Sosok.ID - Wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menuai pro kontra.
Bukan hanya dari kalangan masyarakat, sejumlah pejabat daerah dan pejabat pemerintahan juga memiliki pendapat berbeda terkait hal ini.\
Seperti diketahui, pasca kekalahan ISIS di Suriah dan Irak, nasib simpatian ISIS menjadi tak jelas.
Ribuan simpatisan ISIS yang terdiri dari perempuan dan anak-anak terkatung-katung di kamp pengungsian.
Diiming-iming akan mimpi kekhalifahan, para WNI yang terpikat lantas berbondong-bondong menuju Suriah dan Irak, melepaskan kewarganegaraan mereka demi bergabung sebagai simpatisan ISIS.
Namun, kini banyak dari mereka yang menyatakan ingin pulang ke negara asalnya, termasuk 600 simpatisan ISIS asal Indonesia.
Melansir Kompas.com, menurut kepolisian, 47 dari 600 WNI eks ISIS yang berencana dipulangkan berstatus sebagai tahanan.
Namun, wacana pemulangan WNI eks ISIS masih belum mencapai titik temu.
Sejumlah tokoh menganggap jika pemerintah secara konstitusional memiliki kewajiban untuk memulangkannya.
Sementara tokoh lainnya mengkhawatirkan adanya peluang bahaya jika eks ISIS dipulangkan ke Indonesia.
Sejumlah tokoh seperti Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, secara pribadi menolak pemulangan WNI eks ISIS.
Sedangkan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menyampaikan sikap tak keberatan jika WNI eks ISIS dipulangkan, meskipun begitu, tetap ada syarat yang harus dipenuhi agar WNI eks ISIS diterima kembali di Indonesia.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebutkan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin harus mengambil sikap tegas atas kasus ini.
Berikut beberapa sikap pro kontra terhadap wacana pemulangan WNI eks ISIS.
1. Presiden Joko Widodo Menolak Secara Pribadi
Presiden Joko Widodo secara pribadi menyatakan sikap tidak setuju apabila WNI Eks ISIS dipulangkan.
"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Jokowi mengatakan, pemerintah masih akan menghitung dampak positif dan negatif dari pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) terduga teroris lintas batas ke Indonesia melalui rapat terbatas.
2. Ganjar Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tegas menolak pemulangan WNI eks ISIS, terlebih mereka yang berasal dari Jawa Tengah.
"Yang saya tunggu kembali ke tanah air itu WNI asal Jateng yang sukses di luar negeri. Bukan mereka (anggota ISIS)," kata Ganjar di Semarang, Jumat (07/02/2020), dikutip dari Kompas.com.
Menurut Ganjar, WNI yang telah memutuskan untuk bergabung dengan ISIS, sudah bukan merupakan tanggungjawab pemerintah.
Terlebih diketahui, para WNI ini telah membakar paspor mereka dengan sengaja saat bergabung dengan ISIS.
"Saya kira kok perlu dipertimbangkan matang-matang untuk pengembalian mereka ke Indonesia," jelas Ganjar.
3. Ridwan Kamil Menunggu Arahan Pusat
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengatakan bahwa pemerintah daerah tak memiliki kewenangan terkait pemulangan WNI eks ISIS.
Menurutnya, masalah ini adalah urusan pemerintah pusat.
"Sekali lagi kalau ada WNI di luar negeri itu keputusannya bukan di pemerintah daerah tapi keputusan pusat," tutur Emil, sapaan akrabnya saat ditemui di Bandung, Sabtu (8/2/2020).
"Jadi hubungan luar negeri juga terkait WNI eks ISIS, kalau pemerintah bilang tidak (menolak) kami amankan. Kalau iya (diterima) tolong disalurkan bikin program sambil nunggu arahan pemerintah pusat." tambahnya.
Menurut Emil, ia tidak mempermasalahkan jika nantinya WNI eks ISIS dipulangkan ke Indonesia.
Meskipun begitu, ia meminta kepada mereka yang nantinya dipulangkan, untuk insyaf dan tidak menyimpang dari ideologi Pancasila.
"Tapi kami intinya ingin warga kami kembali hidup normal seperti biasanya, membangun negeri ini dengan ideologi Pancasila tentunya sama-sama membaur ke masyarakat di Jawa Barat," kata Emil.
Emil mengatakan, setiap WNI eks ISIS punya potensi untuk kembali ke Indonesia selama bisa insyaf sesuai indikator yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
"Iya lah kan warga sendiri, asal Insyaf oleh ukuran BNPT sehingga tak mengganggu tatanan nilai Pancasila dan tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan yang ilegal melanggar hukum," jelasnya.
4. Prabowo Mempersilahkan Eks ISIS Pulang Jika Sesuai dengan Protokol
Melansir Tribunnews.com, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto mendukung rencana pemulangan WNI eks ISIS selama memenuhi protokol lembaga yang berwenang.
Menurut Prabowo, BIN dan Polri harus benar-benar meneliti kasus WNI yang akan dipulangkan, tentang apakah para WNI terbukti melakukan kekerasan atau hanya sekedar ikut-ikutan.
Jika terdapat WNI yang tak terlibat dalam aksi kekerasan, menurut Prabowo ada kemungkinan dapat dikembalikan pada masyarakat lebih cepat.
"Ya nanti tentunya nanti ada lembaga-lembaya yang diberi wewenang. Saya kira itu tugas BIN, Kepolisian untuk teliti mereka," kata Prabowo saat di Natuna, Rabu (5/2/2020), dilansir dari Tribunnews.com.
"Untuk aksi kekerasan yang tidak terlalu tinggi mungkin bisa lebih cepat kembali ke masyarakat. Tapi kita ada protokol dulu, protokol keamanan," tandasnya.
5. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam Menilai Ma'ruf Amin Harus Mengambil Sikap
Dikutip dari Tribunnews.com, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai penunjukan Ma'ruf untuk mengambil alih wacana pemulangan eks ISIS sangatlah penting.
Hal ini lantaran adanya perbedaan pendapat di kalangan pejabat pemerintahan.
"Kalau lihat dari beberapa hari terakhir kan ada statement-statement, pejabat A ngomong apa, pejabat B ngomong apa. Ada baiknya mulai saat ini Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mengambil peran penting penanganan terorisme ini, khususnya alumni ISIS atau alumni dari luar negeri," ujar Anam, di Pizza Kayu Api, The MAJ Senayan, Jakarta, Sabtu (8/2/2020).
Anam menuturkan Ma'ruf dapat membuat koordinasi atau platform dan formula treatment bersama terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS. Sehingga meminimalisir kegaduhan.Anam merujuk pada kasus serupa saat jabatan Wapres masih dipegang oleh Jusuf Kalla.
Menurutnya, JK pernah mengambil alih kegaduhan tatkala ada pernyataan negara yang mendiskriminasi kelompok islam sebagai teroris.
Saat itu, JK langsung mengambil alih dan mengundang ormas-ormas untuk membantah informasi yang beredar.
Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin, mengibaratkan rencana pemulangan WNI eks ISIS seperti virus corona.
Mengutip Kompas.com, rencana pemulangan terduga teroris lintas batas harus dilakukan observasi terlebih dahulu demi menghindari adanya potensi penyebaran paham radikalisme.
"Tentu kalau dipulangkan, apakah akan menularkan (radikalisme) atau tidak. Corona saja kita lakukan observasi dan diisolasi dulu." terang Ma'ruf Amin.
"Ini juga harus dipikirkan. Kalau menular (radikalisme) berbahaya juga," terang Maruf, Rabu (5/2/2020), dikutip dari Tribunnews.com.
(*)