Sosok.ID - Presiden Joko Widodo bertolak ke Natuna pada Rabu (8/1/2020).
Sebelumnya, diberitakan bahwa kapal ikan dan Coast Guard China datang ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Kedatangan kapal asing ke perairan Indonesia ini sempat memunculkan perbedaan sikap dari para menteri.
Dilansir dari Kompas.com, presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Senin (6/1/2020) menegaskan "Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita."
Baca Juga: Bongkar Makam Lina Zubaedah, Penggali Kubur: Saya Deg-Degan Juga, Tidak Akan Terlupakan...
Berita kedatangan kapal asing tersebut tentu meresahkan masyarakat Indonesia.
Terlebih, beberapa menteri bersikap terlalu santai dengan kejadian ini.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan bahkan mengatakan bahwa konflik di perairan Natuna tak perlu dibesar-besarkan.
"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarinlah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)," ujar Luhut seperti dikutip Sosok.ID dari Kompas.com.
Bukan hanya Luhut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menanggapinya dengan santai.
Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto
"Kita cool saja, kita santai," ucap Prabowo.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, juga menyampaikan hal serupa.
"Kita jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita harus cool sikapi ini. Yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya," kata Edhy, dikutip dari Kompas.com.
Khawatir kapal asing China akan terus mengambil ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, presiden Jokowi turun tangan.
Pada Rabu (8/1/2020), Presiden Jokowi tiba Natuna.
Pada kunjungannya di Natuna, Presiden didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.
Turut hadir juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.
Beberapa waktu terakhir, konflik Natuna membuat situasi di Indonesia memanas.
Perairan Natuna juga dijaga ketat oleh TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.
Tiba di Natuna, Presiden Jokowi sekali lagi menegaskan bahwa, "Perlu saya ulang lagi ya, bahwa kedaulatan, kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar!"
"Yang kedua juga perlu saya sampaikan karena 2016 sudah saya sampaikan, bahwa Natuna ini adalah teritorial Indonesia."
"Kita punya kabupaten disini. Ada bupatinya. Ada gubernurnya. Penduduk kita disini ada 81 ribu, jadi tidak ada yang perlu di perdebatkan lagi, de facto, de jure, Natuna adalah Indonesia. Sudah. Jelas semuanya." tegas Presiden Jokowi dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (10/1/2020).
Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Natuna menuai reaksi dari Pengamat Militer dan Keamanan Conny Rahakundini Bakrie.
Conny menilai reaksi Jokowi ke Natuna berlebihan.
"Kalau saya lihatnya ini kok reaksi yang overeacting ya," ujar Conny 'Primetime News' yang dilansir dari kanal YouTube metrotvnews, Kamis (9/1/2020) via Kompas.com.
"Seolah-olah negara ini tidak punya lagi orang yang dikirimkan ke sana, setiap saat ada yang memanas di sana itu Pak Presiden diminta ke sana," jelasnya.
Conny menyampaikan, seharusnya Presiden tidak perlu kesana.
"Saya rasa negara hadir itu tidak harus dengan Presiden hadir," jelas Conny.
"Kasihan sekali yang jadi Presiden Indonesia, setiap ada apa harus dihadirkan," ungkapnya.
Baca Juga: Tolak Kunjungan Jokowi ke Daerahnya, Walikota Bekasi Sambangi Istana Presiden dengan Kaos Oblong
Menurut Conny, harusnya cukup Menteri Luar Negeri dan Bakamla saja yang perlu datang ke Natuna, karena Natuna dan ZEE disebut masuk dalam hak berdaulat.
Conny menyayangkan hal tersebut karena presiden Jokowi memiliki banyak hal yang mesti diurus.
Meskipun kedatangan Jokowi dianggap pengamat kurang perlu, nyatanya usai kunjungan Presiden ke Natuna, kapal ikan dan Coast Guard China akhirnya meninggalkan perairan Natuna.
Dikutip dari Kompas.com, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara kapal-kapal China yang melakukan ilegal fishing sudah keluar dari ZEE Indonesia, pasca-kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna.(*)