UUD 1945 Hendak di Amandemen Presiden Dipilih oleh Anggota MPR, PDI-P : Tidak Elok Lah

Sosok.ID - Adanya wacana Presiden Jokowi tiga periode terus bergulir.

Lama-lama hal ini menjadi bola panas dimana sejumlah elite politik tanah air memberikan pendapatnya masing-masing.

Tak terkecuali Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah.

Menurut Basarah gagasan tentang tiga periode ini jauh dari pandangan politik PDI-P.

Baca Juga: Anak Jadi Penengah, Rizki DA dan Nadya Mustika Ketangkap Kamera Duduk Bareng Sambil Haha Hihi, Teman Kasih Kode Keras: OTW Foto Bertiga

"Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode, ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik, baik kami di MPR termasuk juga kami di PDI Perjuangan," kata Basarah seperti dikutip sosok.id dari Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Basarah mengingatkan jika Jokowi sendiri menolak keras jabatan presiden tiga periode.

Jokowi menuturkan bila jabatan tiga periode merupakan akal-akalan bagi sebagian orang untuk menjerumuskannya.

"Saya kira tidak eloklah bahwa konstitusi kita mau dipermainkan hanya untuk kepentingan orang per orang saja," ujar Basarah.

Baca Juga: Depan Kamera Terlihat Mesra, Aurel Hermansyah Merasa Dikhianati Atta Halilintar yang Jatuh Cinta pada Wanita Lain, Begini Faktanya!

Apalagi adanya isu mengenai amandemen UUD 1945 dimana presiden hendak dipilih oleh anggota MPR jelas menyalahi aturan.

"Kalau ada agenda itu, secara tegas PDI Perjuangan menarik diri dari agenda tersebut," kata Basarah.

Adanya wacana presiden tiga periode ini terucap pertama kali dari komunitas Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024.

Baca Juga: Ternyata Inilah Sosok Diduga Wanita Berinisial W yang Dihamili Suami Citra Kirana, Saksi Mata Sebut Rezky Adhitya Datang Saat W Melahirkan

"Dan memang sepertinya Jok-Pro itu sangat efisien untuk mencegah polarisasi ekstrim di Indonesia. Alasan utamanya adalah kami lelah dengan adanya Cebong dan Kampret. Kami lelah dengan adanya pembelahan di masyarakat," kata Sekjen Jok-Pro Timothy Ivan Triyono. (Seto Aji/Sosok.ID)