Sosok.ID -Temuan mengenai dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang yang tidak wajar oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dibeberkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sejauh ini sudah ada 12 temuan PPATK, salah satunya terkait setoran tunai yang diduga disalurkan Lukas Enembe ke kasino judi yang nilainya ditaksir mencapai setengah triliun lebih.
Dugaan PPATK adalah Lukas Enembe terlibat aktivitas perjudian di dua negara.
"Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dollar (Singapura) atau Rp 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Senin (19/9/2022) dilansir dari kompas.com.
PPATK kemudian temukan dugaan setoran tunai tidak wajar yang dilakukan Lukas Enembe.
Sebelumnya, Lukas Enembe juga belum lama ditetapkan jadi tersangka dugaan kasus gratifikasi Rp 1 miliar olek KPK.
Disebut oleh Ivan, setoran tunai tidak wajar itu dilakukan dalam jangka waktu pendek, nilainya fantastis mencapai Rp 5 juta dolar Singapura.
Lanjut lagi masih dengan metode setoran tunai, ada pembelian jam tangan mewah mencapai 55.000 dolar Singapura, sekitar Rp 550 juta.
"PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda. Itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Ivan.
PPATK sendiri sudah membekukan sejumlah transaksi yang diduga Lukas lakukan ke beberapa orang lewat 11 penyedia jasa keuangan.
Nilai transaksi lewat 11 penyedia jasa keuangan ini mencapai lebih dari Rp 71 miliar, mencakup asuransi sampai bank.
PPATK menyebut transaksi mencurigakan itu turut melibatkan sosok anak Lukas Enembe.
"Transaksi yang dilakukan di Rp 71 miliar tadi mayoritas itu dilakukan di anak yang bersangkutan, di putra yang bersangkutan (Lukas Enembe)," kata Ivan.
Protes soal pelabelan KKB Papua
Sosok Lukas Enembe sudah sering kali menuai kontroversi.
Tahun 2021 lalu, gubernur Papua itu menanggapi keputusan pemerintah yang menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB Papua) sebagai organisasi teroris.
Dia juga meminta kebijakan itu dikaji kembali, karena bisa memberi dampak psikososial dan stigmatisasi kepada warga Papua.
Tanggapan secara resmi diberikannya dalam pers rilis yang terbit Kamis (29/4).
Saat itu, ada tujuh poin dalam pernyataan pers Lukas Enembe.
“Pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan,” kata Lukas.
Terorisme disebut Lukas Enembe sebagai konsep yang terus-menerus diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik.
Itu sebabnya dia berpendapat penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu ditinjau dengan seksama.
Dia menegaskan, negara perlu pastikan objektifitas dalam pemberian status tersebut.
Lukas mengatakan pemprov Papua sepakat jika segala tindakan oleh pihak-pihak yang mengaku KKB Papua adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum, dan menciderai HAM.
Namun dia meminta pemerintah dan DPR RI mengkaji kembali penyematan label teroris kepada KKB.
“Kami berpendapat pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” tutur Lukas.
Lukas Enembe di akhir pernyataannya waktu itu menyebut Pemerintah Provinsi Papua akan selalu setia kepada NKRI.
Itu sebabnya di mengharapkan pendekatan keamanan di Papua lebih humanis dan mengedepankan pertukaran gagasan dan bukan pertukaran peluru.