Sosok.ID -Pergantian Panglima TNI sudah di depan mata karena masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai panglima TNI berakhir tiga bulan lagi.
Suasana suksesi jabatan ini pun terasa, sampai DPR RI akan mengangkat tiga isu penting mengenai panglima TNI.
Isu penting ini antara lain perpanjangan jabatan, potong generasi, sampai isu hubungan panglima TNI dan KSAD yang tidak harmonis.
Isu-isu ini sampai membuat Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD, ikut bereaksi.
Setahun yang lalu tepatnya 17 September 2021, Jenderal Andika Perkasa dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo.
Jenderal Andika Perkasa mengabdi sebagai Panglima TNI dalam waktu 1 tahun dua bulan saja.
Pasalnya besok 21 Desember 2022, jenderal bintang empat itu akan genap berusia 58 tahun dan sudah memasuki masa pensiun.
Walaupun masih tiga bulan lagi, isu suksesi sudah gencar dibicarakan.
Lebih-lebih isu ini juga jadi perbincangan panas DPR.
Isu perpanjangan jabatan
Peluang perpanjangan masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dibicarakan oleh pimpinan Komisi I DPR RI.
Jika negara menghendaki, perpanjangan masa jabatan bisa saja dilakukan, seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
"Kalau perpanjangan mungkin saja, tergantung Presiden. Sejarahnya kita pernah ada perpanjangan di beberapa Panglima kalau nggak salah sudah dua kali," kata Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
"Jadi asal presiden menghendaki ya boleh boleh saja mungkin diperpanjang," imbuhnya.
Legislator PKS itu mengakui mendukung jika memang Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjangan masa jabatan Andika Perkasa.
Namun jika tidak, dia memastikan Komisi I DPR RI siap menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI.
Isu potong generasi
Sementara itu, didengungkan oleh anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Effendi Simbolon tentang kabar "potong generasi" sosok pengganti Panglima TNI Andika Perkasa.
Kabarnya, potong generasi disiapkan untuk menjaga stabilitas Pemilu 2024.
"Jadi itu informasi yang kita terima, bisa kita pahami dalam konteks itu. Dipersiapkan mereka-mereka yang kelahiran 67, 68 ke atas lah yang pensiunnya itu di 2025, 2026 bahkan ke atas lagi," kata Effendi pekan lalu di gedung DPR.
Jika isu ini dilaksanakan, maka akan tertutup peluang tiga kepala staf TNI menjadi Panglima TNI.
Tiga kepala staf TNI ini antara lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAL) Marsekal TNI Fadjar Prasetya.
Isu potong generasi disebut pengamat pertahanan Anton Aliabbas menimbulkan polemik.
"Justru menunjuk nama di luar (tiga kepala staf) itu bisa membuat polemik lebih panjang. Sebab, hal itu bisa mengindikasikan ada upaya politisasi institusi militer," kata Anton dilansir dari Kompas.com, Selasa (13/9/2022).
Anton mengingatkan bahwa pemilihan calon Panglima TNI dari kepala staf TNI sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Aturan ini tertulis dalam Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ketentuan ini disebut Anton menyebabkan presiden menunjuk sosok di luar tiga kepala staf TNI yang saat ini sudah menjabat.
Namun orang tersebut harus sudah diangkat terlebih dahulu menjadi kepala staf TNI, baik matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara.
"Yang penting presiden mengangkat dulu kepala staf angkatan yang baru," terang Anton.
Anton menyebutkan alih-alih repot menunjuk kepala staf TNI angkatan baru untuk dicalonkan sebagai Panglima TNI, akan lebih baik jika presiden menunjuk salah satu dari tiga kepala staf yang saat ini menjabat.
"Pergantian posisi Panglima TNI semestinya dilihat sebagai sebuah proses penyegaran institusi. Konsolidasi TNI tetap berjalan seperti biasa sekalipun ada pergantian pimpinan tinggi," ujarnya.
Anton pun menyebut Laksamana Yudo Margono yang paling berpotensi ditunjuk Jokowi menjadi Panglima TNI baru.
Selain karena sejak awal pemerintahan Jokowi matra Angkatan Laut belum memegang kursi Panglima TNI, Jokowi juga sejak awal dipilih sudah menggemakan bahwa Indonesia akan jadi poros maritim dunia.
Itu sebabnya Anton menilai besar peluang KSAL menjadi panglima TNI, meneruskan tongkat komando Andika Perkasa.
Penjelasan Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa sudah ada mekanismenya dalam pergantian Panglima TNI.
Ia meminta media ataupun masyarakat untuk menunggu mekanisme tersebut.
“Ohh iya sudah ada mekanismenya. ditunggu saja,” kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (9/9/2022).
Mahfud mengaku belum mengetahui siapa calon Panglima TNI pengganti Andika Perkasa nantinya.
Sesuai aturan, nama calon Panglima TNI, kata Mahfud, akan diajukan oleh Presiden ke DPR.
“Tidak tahu. Itu presiden itu yang akan ajukan ke DPR, ditunggu saja,” pungkasnya.