Sosok.ID -Sugeng Teguh Santoso, ketua Indonesia Police Watch (IPW), menyebut ada dua anggota DPR RI sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp (WA) dan telepon seluler di awal-awal munculnya informasi tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah Irjen Ferdy Sambo.
Sugeng mengatakan, anggota DPR itu menghubunginya pada 12 Juli 2022.
Sugeng mengatakannya di depan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
"Pada 12 Juli malam, ada dua anggota dewan. Satu, pertama mengirim WA (pesan WhatsApp)," kata Sugeng dilansir dari tribunnews.com.
Sugeng menyebut, anggota DPR itu awalnya kirimkan tautan berita mengenai pernyataan Komnas Perempuan yang menyebut jika istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, harus dilindungi.
Namun pesan itu tertimbun dengan pesan lain yang masuk ke ponsel Sugeng dan membuat pesan tersebut tidak terbaca.
Tidak lama, anggota DPR itu meneleponnya.
Sugeng sempat tersinggung di awal obrolan karena anggota dewan memanggilnya dengan sebutan "Dinda."
Sugeng sendiri tahu, lawan bicaranya tidak lebih senior dari dia.
Sugeng menceritakan di hadapan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan jika sosok yang meneleponnya mengungkap bahwa wakil rakya itu pernah jadi pengurus suatu organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) ketika dirinya sudah menjadi wakil ketua organisasi tersebut di tingkat nasional.
"Saya tidak sebut namanya. Memang dia anggota dewan. Dia apakah lebih tua dari saya atau tidak, yang pasti saya tidak pernah menjadi adik asuhnya," ujar Sugeng.
Anggota dewan itu menyebut jika Ferdy Sambo sejatinya adalah korban dalam kasus ini, dan tampak ikut kesal atas kasus yang menyeret Sambo.
"Jadi dia bilang FS itu korban. FS ini dizalimi, harga dirinya diinjak-injak. Dan dia sangat menyesal mengapa bukan dia yang menembak (Brigadir J)," ungkap Sugeng.
Anggota DPR ini menyampaikan kepada Sugeng tentang narasi baku tembak antara Brigadir J dan Bharada E di rumah dinas Ferdy Sambo yang kemudian menewaskan Yosua.
Narasinya mirip dengan yang disampaikan polisi di awal kasus ini mencuat di publik, bahwa insiden baku tembak bermula dari pelecehan Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo.
"Saya bilang, oke info ini saya tampung," balas Sugeng.
Masalah kematian Brigadir J juga dibahas oleh anggota DPR lain yang menghubungi Sugeng lewat telepon.
Meski begitu, Sugeng pastikan anggota DPR yang satu ini tidak berupaya memengaruhi pandangannya terkait kasus ini.
"Saya cuma nelepon sama dia. (Dia bilang) 'enggak bang, ini soal kasus Sambo ini janggal'. Dia tidak memengaruhi kalau ini," beber Sugeng.
Tidak berselang lama yaitu hanya tiga hari setelah 12 Juli 2022, Sugeng mengaku mendapat telepon lain.
Kali ini dari salah satu polisi berpangkat Komisaris Besar (Kombes).
Sugeng hanya menyebut jabatan polisi tersebut yaitu perwira menengah yang bertugas di Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Mabes Polri.
Sosok misterius ini sampaikan narasi kematian Brigadir J yang sama dengan pengakuan Ferdy Sambo di awal.
"Sama ceritanya, persis sama anggota DPR yang pertama. Pelecehan, korban, dia marah, FS (Ferdy Sambo) tidak ada di lokasi, sedang PCR," tutup Sugeng.
Salah bicara
Aboe Bakar Al-Habsyi, ketua MKD DPR RI, mengatakan bahwa Sugeng mengaku salah bicara karena menjawab pertanyaan wartawan saat tengah mengendarai mobil.
Sebelumnya, disebutkan di salah satu media online bahwa Sugeng menduga ada aliran dana dari Ferdy Sambo ke anggota DPR.
“Akhirnya dia (Sugeng) sampai salah dalam berbicara, yang intinya adalah tidak ada aliran dana dan lain sebagainya,” ujar dia.
Aboe pun menyampaikan bahwa keterangan Sugeng mendukung keterangan Mahfud MD yang membuat proses pencarian informasi mengenai pelanggaran etik anggota DPR terkait perkara Brigadir J tidak dilanjutkan.
Sebelumnya, MKD DPR RI mengklarifikasi atas dugaan keterlibataan anggota DPR RI dalam perkara tewasnya Brigadir J.
Ada dua isu yang coba digali.
Pertama adalah siapa anggota DPR yang ditelepon Ferdy Sambo setelah kematian Brigadir J.
Kedua, dugaan aliran uang dari Sambo kepada anggota DPR.
Isu pertama membuat MKD meminta klarifikasi dari Menko Polhukam Mahfud MD, sedangkan isu kedua membuat MKD meminta klarifikasi dari IPW.
Mahfud MD kekeh tidak mau membuka nama anggota DPR yang menerima telepon dari Ferdy Sambo setelah kematian Brigadir J.
Ketua IPW pun tidak membuka nama anggota dewan yang meneleponnya.