Sosok.ID - Xi Jinping semakin serius ingin merebut Taiwan. Ia menjatuhkan sanksi pada tujuh pejabat Taiwan karena dianggap mendukung kemerdekaan negaranya.
Diketahui, China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, meski negara yang dipimpin oleh Tsai Ing-Wen itu mengatur pemerintahannya sendiri.
Untuk mempertegas klaimnya, China menjatuhkan sanksi kepada para pejabat yang mendukung Taiwan merdeka, menyebut mereka setuju memisahkan diri dari China.
Dilansir dari Al Jazeera, Selasa (16/8/2022), tujuh pejabat itu dimasukkan ke dalam daftar hitam. Mereka dilarang memasuki daratan China dan wilayah Hong Kong dan Makau.
Bukan itu saja, kantor berita Xinhua mengutip juru bicara Kantor Kerja Taiwan dari Partai Komunis yang berkuasa, menyebut bahwa tujuh pejabat itu dilarang bekerja dengan pejabat China.
Tujuh pejabat yang menjadi sasaran Beijing termasuk Bi-khim Hsiao, perwakilan Taiwan di Amerika Serikat.
Xinhua mengatakan "langkah-langkah hukuman" diperlukan untuk "menjaga perkembangan damai hubungan lintas-Selat dan kepentingan langsung rakyat di kedua sisi Selat".
Di sisi lain, surat kabar Partai Komunis China Global Times menggambarkan para pejabat itu sebagai "pemisah yang keras kepala".
Menanggapi sanksi tersebut, Kementerian Luar Negeri Taiwan menegaskan bahwa negara mereka merupakan negara demokrasi yang “tidak dapat diganggu oleh China".
"Terlebih lagi, kami tidak dapat menerima ancaman dan ancaman dari sistem otoriter dan totaliter," kata juru bicara kementerian Joanne Ou kepada wartawan di Taipei, kantor berita Reuters melaporkan.
Belakangan ini Beijing telah meningkatkan tekanan di pulau itu sejak kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi awal bulan ini.
Sebagai tanggapan kedatangan Pelosi, China melakukan beberapa hari latihan perang di sekitar Taiwan dan menarik kerja sama dengan AS di sejumlah bidang, termasuk iklim.
Latihan itu bahkan dianggap sebagai latihan militer terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Tak cukup sampai di situ, militer China secara mendadak melanjutkan latihan pada hari Senin (15/8/2022), ketika sekelompok legislator AS mengunjungi Taipei dan akan bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen.
Meskipun mempertahankan hubungan diplomatik dengan Beijing, AS adalah pendukung terbesar Taiwan dan terikat oleh hukum untuk memberi pulau itu sarana untuk mempertahankan diri.
Sementara Taiwan mengatakan bahwa 23 juta orang di pulau itu harus menjadi orang yang menentukan masa depan mereka.
Sanksi yang dijatuhkan oleh China kemungkinan juga tidak berdampak banyak pada pejabat Taiwan karena mereka tidak melakukan perjalanan ke daratan.
Adapun sebagai informasi, China mengklaim bahwa negara Taiwan adalah miliknya dan akan kembali merebut bahkan jika harus menggunakan kekerasan. (*)
Baca Juga: China Tegaskan Kembali Ancaman Kekuatan Militer untuk Rampas Taiwan