Sosok.ID - Para pengunjuk rasa berdemonstrasi menentang pengambilalihan sementara panglima militer Sudan membela perebutan kekuasaan militer.
Dikutip dari Al Jazeera, panglima angkatan bersenjata Sudan telah membela perebutan kekuasaan oleh militer, dengan mengatakan dia telah membubarkan pemerintah untuk menghindari perang saudara.
Sementara para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang pengambilalihan, sehari setelah bentrokan mematikan.
Baca Juga: Ramai Kabar Pemimpin Korut Kim Jong Un Telah Dikudeta Adiknya dan Sosoknya Kini Digantikan Peniru
Berbicara pada konferensi pers pertamanya sejak mengumumkan pengambilalihan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengatakan pada hari Selasa (26/10/2021) bahwa tentara tidak punya pilihan selain mengesampingkan politisi yang menghasut melawan angkatan bersenjata.
Pengambilalihan militer pada hari Senin (25/10/2021), menghentikan transisi Sudan ke demokrasi, dua tahun setelah pemberontakan rakyat menggulingkan pemimpin lama Omar al-Bashir.
"Bahaya yang kita saksikan minggu lalu bisa membawa negara itu ke dalam perang saudara," kata al-Burhan, merujuk pada demonstrasi menentang prospek kudeta.
Perdana Menteri Abdalla Hamdok, yang ditahan pada hari Senin bersama dengan anggota kabinetnya yang lain, tidak dilukai dan telah dibawa ke rumah al-Burhan sendiri, kata sang jenderal.
“Perdana menteri ada di rumahnya. Namun, kami takut dia dalam bahaya sehingga dia ditempatkan bersama saya di rumah saya.”
Sumber militer Selasa malam mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Hamdok dan istrinya telah diizinkan untuk kembali ke rumah mereka di Khartoum.
“Tidak jelas berapa banyak kebebasan yang dia miliki dan apakah dia akan diizinkan untuk berbicara dengan media atau melakukan kontak dengan siapa pun dalam beberapa hari mendatang,” kata Hiba Morgan dari Al Jazeera, melaporkan dari Khartoum.
Al-Burhan telah muncul di TV pada hari Senin untuk mengumumkan pembubaran Dewan Berdaulat, sebuah badan yang dibentuk setelah penggulingan al-Bashir untuk berbagi kekuasaan antara militer dan warga sipil dan memimpin Sudan menuju pemilihan umum yang bebas.
Halaman Facebook untuk kantor perdana menteri, tampaknya masih di bawah kendali loyalis Hamdok, menyerukan pembebasannya dan para pemimpin sipil lainnya.
Hamdok tetap menjadi "otoritas eksekutif yang diakui oleh rakyat Sudan dan dunia", kata pos itu. Dikatakan tidak ada alternatif selain protes, pemogokan dan pembangkangan sipil. (*)