Sosok.ID - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Donald Trump, menyampaikan pidato perpisahan sebelum beralih ke Pemerintahan Joe Biden.
Dikutip dari Reuters, di detik-detik terakhir, pemerintahan Trump menuding China telah melakukan "genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan" dengan menindas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Selasa (19/1/2021), dalam pukulan yang memalukan kepada Beijing sehari sebelum Presiden baru AS, Joe Biden diatur untuk menjabat.
Pompeo mengatakan dia mengambil langkah "setelah pemeriksaan yang cermat dari fakta-fakta yang ada," menuduh Partai Komunis China melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menargetkan Uighur dan minoritas Muslim lainnya sejak di setidaknya Maret 2017.
Pernyataan Pompoe ini berpotensi menambah keburukan hubungan AS dan China yang sudah tegang terutama di bawah kepemimpinan Donald Trump.
"Saya yakin genosida ini sedang berlangsung, dan kami menyaksikan upaya sistematis untuk menghancurkan Uighur oleh negara partai China," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters.
"Kami tidak akan tinggal diam. Jika Partai Komunis China diizinkan untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap rakyatnya sendiri, bayangkan apa yang akan berani dilakukan untuk dunia bebas, dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujarnya, melansir via Kompas.com.
China telah menyangkal tuduhan pelecehan. Mereka menggambarkan kamp-kamp di Xinjiang sebagai "pusat pelatihan kejuruan" untuk membasmi ekstremisme.
Adapun Reuters melaporkan, kesimpulan kejahatan genosida diambil mengikuti debat internal intensif setelah Kongres mengesahkan undang-undang pada 27 Desember 2020 yang mengharuskan pemerintah AS untuk menentukan dalam waktu 90 hari apakah China telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan/genosida atau tidak.
Pompeo sebelumnya tidak pernah secara gamblang menyebut China melakukan genosida.
Tetapi ia berulang kali mengatakan bahwa perlakuan China terhadap Uighur mengingatkannya pada kebijakan Nazi Jerman.
Berbeda dari pernyataan-pernyataan pihak Trump yang banyak bertolak belakang dengan pemikiran kubu Joe Biden, kali ini mereka sepakat dengan apa yang disampaikan Mike Pompeo.
Baca Juga: Ditegur Soal Muslim Uighur, China 'Mengamuk' pada Jerman: Berhenti Campuri Urusan Dalam Negeri Kami!
Calon Menteri Luar Negeri Biden, Antony Blinken, mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat selama sidang konfirmasi pada hari Selasa bahwa dia setuju dengan deklarasi genosida.
Dia mengatakan Amerika Serikat tidak boleh mengimpor produk apa pun yang dibuat dengan kerja paksa dari Xinjiang.
"Kami perlu memastikan bahwa kami juga tidak mengekspor teknologi dan alat yang dapat digunakan untuk melanjutkan penindasan mereka," katanya, mengutip pemberitaan Reuters.
Kedutaan Besar China di Washington mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Apa yang disebut 'genosida' di Xinjiang hanyalah sebuah kebohongan. Itu adalah lelucon yang digunakan untuk mendiskreditkan China."
Ia menolak deklarasi AS sebagai "campur tangan besar dalam urusan internal China".
Diketahui hubungan AS-China anjlok ke level terendah dalam beberapa dekade selama pemerintahan Presiden Republik Donald Trump, dan deklarasi genosida akan memastikan awal yang sangat sulit untuk hubungan pemerintahan Biden dengan Beijing.
Keputusan AS tidak secara otomatis memicu hukuman apa pun, tetapi berarti negara-negara harus berpikir keras untuk mengizinkan perusahaan berbisnis dengan Xinjiang, pemasok kapas global terkemuka.
Pekan lalu, Washington memberlakukan larangan terhadap semua produk kapas dan tomat dari Xinjiang.
Dalam pernyataannya, Pompeo menyerukan "pada semua badan yuridis multilateral dan relevan yang sesuai, untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam upaya kami mempromosikan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman ini."
Pengadilan Kriminal Internasional dapat menyelidiki kejahatan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi China - seperti Amerika Serikat - bukan anggota pengadilan.
Sehingga situasi di Xinjiang harus dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB, di mana China dapat memveto langkah tersebut.
Panel hak asasi manusia PBB yang independen mengatakan pada 2018 bahwa mereka telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di Xinjiang.
Para pemimpin agama dan aktivis mengatakan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida, sedang terjadi.
Departemen Luar Negeri telah menyatakan genosida terjadi dalam setidaknya lima situasi sejak berakhirnya Perang Dingin - Bosnia pada 1993, Rwanda pada 1994, Irak pada 1995, Darfur, Sudan pada 2004, dan di daerah-daerah di bawah kendali ISIS di Irak pada 2016 dan 2017.
Pejabat AS mengatakan Pompeo melihat banyak pelaporan dan bukti sumber terbuka sebelum membuat deklarasi, tetapi tidak memberikan contoh.
Pompeo tahun lalu merujuk pada laporan peneliti Jerman Adrian Zenz bahwa Tiongkok menggunakan sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan keluarga berencana paksa kepada Uighur.
Keputusan Pompeo memicu kritik dari lawan yang menggambarkannya sebagai langkah politik murni, mengutip keengganan pemerintahan Trump untuk membuat tekad yang sama atas kekejaman yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.
Blinken pada hari Selasa berkomitmen untuk menentukan apakah genosida telah terjadi di Myanmar.
Di bawah hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai kejahatan yang meluas dan sistematis, sedangkan beban pembuktian genosida bisa lebih sulit dibuktikan.
Untuk diketahui, kejahatan genosida adalah upaya dengan maksud untuk menghancurkan sebagian populasi melalui tindakan-tindakan tertentu, misalnya pembunuhan, mencegah terjadinya keturunan (aborsi), pemisahan keluarga, dan lain sebagainya.
Dikutip dari Kompas.com, China dalam hal ini juga diduga berupaya menghapus adat istiadat islam Uighur, termasuk memaksa Muslim di sana untuk memakan daging babi dan meminum alkohol, sesuatu yang dilarang keyakinan mereka. (*)