Sosok.ID - Orang terkaya di Indonesia, Robert Budi Hartono menulis surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 11 September 2020.
Unggahan selebaran surat tersebut diposting oleh Pengusaha Peter F Gontha di akun Instagram @petergontha.
"Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI, September 2020," tulis Peter dalam keterangan.
Dalam surat yang ditujukan untuk orang nomor satu di Indonesia itu, Bos Djarum Budi Hartono menolak rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta.
Baca Juga: Jakarta PSBB Total, Rocky Gerung: Angkat Anies Jadi Komandan Nasional!
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat pengumuman akan diterapkannya kembali PSBB total mula Senin (14/9/2020).
Menurut Budi Hartono, PSBB bukan cara yang efektif untuk menekan laju sebaran infeksi covid-19.
Selain itu, menurut Budi, ada atau tidaknya PSBB Jakarta tetap membuat rumah sakit di DKI penuh dengan pasien virus corona.
"Kami membaca di pemberitaan, Gubernur DKI Jakarta akan memberlakukan PSBB mulai 14 September 2020," bunyi surat tersebut, seperti dikutip Sosok.ID, Minggu (13/9).
Surat tersebut mengutip alasan DKI Jakarta kembali melakukan PSBB, yakni karenasemakin besarnya kasus positif Covid-19 di masyarakat di DKI Jakarta.
Dan karena Kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta dinilai akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat.
Sementara Budi menilai, dua alasan di atas tak dapat dijadikan pacuan untuk kembali menerapkan PSBB Jakarta dengan alasan sebagai berikut.
"1. Hal ini disebabkan PSBB di Jakarta telah terbukti tidak efektif di dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta.
(Bukti terlampir — Chart A negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui measure circuit breaker).
Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik. (Bukti terlampir — Chart B - DKI Jakarta).
2. Kapasitas Rumah Sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi."
Alih-alih melakukan PSBB total, Budi menilai pemerintah harusnya melakukan cara lain.
Budi pun memberikan solusi agar pemerintah memaksimalkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.
"Hal ini disebabkan seharusnya Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.
(Contoh Solusi terlampir : ini adalah photo di Port Singapore yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanangan medis."
"Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat (kurang dari 2 minggu — Photo 1 - karena memanfaatkan container yang tinggal dipasang Air-con dan tangga)," tulis surat tersebut.
Budi menyoroti perbaikan yang harus dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi virus corona adalah dengan memberlakukan penegakan aturan dan pemberian sanksi bagi masyarakat yang tak disiplin.
"Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.
Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya."
Selanjutnya, poin kedua surat tersebut menyebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.
Lebih lanjut Budi mengatakan, sejauh ini Indonesia masih kerkurangan dalam hal isolasi contact tracing, sehingga ia menyarankan agar proses testing, isolasi, tracing, dan treatment lebih dimanfaatkan.
Budi Hartono menolak pemberlakuan PSBB Jakarta karena berpotensi menghambat siklus perekonomian.
"Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19. Beberapa lembaga survei menunjukkan hasil riset seperti itu." tulisnya. (*)