Rocky Gerung Cs Bentuk Koalisi bareng Refly Harun, Said Didu dan Puluhan Lainnya, Klaim Demi Menyelamatkan Indonesia dari Pemerintah

Senin, 03 Agustus 2020 | 20:13
Tribun Jabar

Rocky Gerung

Sosok.ID - Tokoh-tokoh yang dikenal vokal mengkritisi pemerintah, berkumpul membentuk sebuah gerakan.

Gerakan ini dinamakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Melansir Kompas TV, tokoh-tokoh tersebut bersatu sebab pemerintahan saat ini dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya.

Adapun mereka yang terlibat dalam perkumpulan tersebut antara lain ada Mantan Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, Mantan Sekretaris Kementarian BUMN Said Didu, akademisi Rocky Gerung, dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.

Baca Juga: Sebut Istana Buta Demokrasi, Rocky Gerung: Idul Adha Ayah Korbankan Anak atas Perintah Tuhan, Kalau Gibran Dikorbankan karena Ambisi Jokowi

Saat dikonfirmasi, Din Syamsuddin menganggap pembentukan KAMI sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia.

Gerakan ini melibatkan segala elemen yang terlibat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

"KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) pada pemahaman saya adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa." ujar Din saat deklarasi KAMI di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (2/8/2020).

"Bisa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia," lanjutnya.

Baca Juga: Gibran Anak Jokowi Nyalon Wali Kota Tanpa Lawan, Rocky Gerung: Otak Kosong vs Kotak Kosong

Din mengklaim gerakan ini mendapatkan banyak dukungan dari tokoh-tokoh besar di Tanah Air.

Namun beberapa diantaranya belum dapat hadir karena urusan masing-masing.

Mereka yang dimaksud Din antara lain yakni Gatot Nurmantyo, Rachmawati Soekarnoputri hingga Rizal Ramli.

Lutfi Fauziah

Mantan Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin

"Saya yakin ormas-ormas Islam juga bersepakat, belum ada yang mewakili, mungkin saya sebagai Ketua Wantim (Dewan Pertimbangan) MUI (Majelis Ulama Indonesia), begitu pula ormas atau majelis agama lain semuanya, tadi pagi menghubungi," tutur Din.

Baca Juga: 64,1 Persen Responden Ingin Yasonna Laoly Di-reshuffle, Rocky Gerung Ancang-ancangIsi Kursi Menteri

Sementara itu, Said Didu dalam pertemuan tesebut mengkritik soal kebijakan pemerintah di sektor BUMN.

"Saya hanya berharap para birokrat profesional, teman-teman di BUMN terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia karena Anda tanggung jawabnya sangat besar."

"Berhentilah menjadi manusia-manusia pembenar tapi jadilah manusia penegak kebenaran di tempat kerja masing-masing," ujar Said.

Said menganggap saat ini arah pembangunan Indonesia sudah tidak sesuai dengan tujuan awal.

Baca Juga: Soal Gubernur Jateng Nyalon Presiden, Tengku Zul: Ganjar Pranowo Hobinya Nonton Film Porno Mana Boleh Jadi Pejabat

Tangkap layar Youtube MSD
Tangkap layar Youtube MSD

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

"Saya tahu teman-teman saya di birokrat dan BUMN mereka juga merasa sudah capai terlalu beloknya arah pembangunan negara ini dari cita-cita sebenarnya."

"Jadi imbauan saya para birokrat, para guru, para profesional jadilah penegak kebenaran dan bukan penuntut kebenaran dari keinginan kekuasaan," katanya.

Selain Din dan Said Didu, Refly Harun yang pula hadir mengatakan, KAMI dibentuk karena pemerintah belum mampu memenuhi hak konstitusional masyarakat.

Dengan kata lain, pemerintah belum sepenuhnya mampu melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan bangsa.

Baca Juga: Separuh Hati di Pemerintahan Saat Ini, Tengku Zul: Kalau Jokowi Wafat Kyai Ma'ruf jadi Presiden, Baru Saya Bantu

"Negara abai melaksanakan tugasnya, karena kalau kita sudah terlindungi, kita sudah cerdas, kita sudah sejahtera, maka tidak perlu lagi orang turun ke jalan. Tidak perlu lagi orang buat KAMI lagi dan sebagainya," kata Refly.

Menurutnya, ketika penguasa tidak mampu mengemban tugasnya, rakyat berhak untuk terlibat.

Tribunnews.com

Refly Harun

"Tetapi karena pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri tentu dengan jalan yang konstitusional juga," imbuhnya.

"Dalam sejarahnya, kadang-kadang tidak setiap penguasa ataupun pemerintah itu mampu menjalankan tugas konstitusionalnya."

Baca Juga: Heran dengan Penguasa, Refly Harun Sebut Jika Dirinya Jadi Presiden akan Undang Pecatan TNI Ruslan Buton, Ustaz Abdul Somad Tersenyum: Mantap!

"Karena itu, kemudian harus ada alternatif lain. Alternatif lain itu salah satunya adalah partisipasi warga masyarakat," kata Refly, menegaskan.

Adapun turut hadir pula tokoh-tokoh lain dalam deklarasi tersebut, seperti Abdullah Hehamahua, M.S. Ka'ban, Syahganda Nainggolan, Prof. Anthony Kurniawan, Prof. Rohmat Wahab, Ahmad Yani, Adhie M. Massardi, dan Moh. Jumhur Hidayat.

Selanjutnya ada Ichsanudin Noorsy, Hatta Taliwang, Marwan Batubara, Edwin Sukowati, Joko Abdurrahman, Habib Muhsin Al Atas, Tamsil Linrung, Eko Suryo Santjojo, Prof. Chusnul Mariyah, dan Sri Bintang Pamungkas. (*)

Editor : Rifka Amalia

Sumber : Kompas TV

Baca Lainnya