Anies Baswedan Curhat ke Media Asing Lantaran Frustasi Pada Keputusan Menkes Terawan

Sosok.ID - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum lama ini diwawancarai oleh salah satu media asal Australia.

Dirinya menjadi narasumber dari The Sydney Morning Herald dan tulisan tersebut dipublikasikan pada 7 Mei 2020 yang lalu.

Dalam wawancara tersebut, Anies mengungkapkan rasa kecewa bahkan frustasinya pada pemerintah pusat terutama kementerian kesehatan di bawah kepemimpinan Terawan Agus Putranto.

Rasa Frustasi tersebut berkaitan dengan penanganan virus corona pada awal-awal masuknya di Indonesia.

Baca Juga: Gorok Leher Anak Sendiri dan Tampung Darahnya di Bawah Rumah, Satu Keluarga di Sulsel Kesurupan Massal Usai Lakukan Praktek Ritual Aneh

Apa yang dikatakan oleh gubernur DKI Jakarta itupun jadi sorotan banyak pihak.

Anies mengatakan bahwa dirinya dan jajaran telah mengendus keberadaan virus corona sejak awal tahun 2020.

Namun menurutnya apa yang ia sadari itu ternyata berbanding lurus dengan sikap yang diambil oleh pemerintah pusat termasuk kementerian kesehatan kala itu.

Hal itulah yang melatari Anies merasa frustasi dan kecewa dengan langkah yang diambil oleh pemerintah pusat mengenai penanganan virus corona.

Baca Juga: Belum Kering Makam Mendiang Didi Kempot, Sang Istri Harus Hadapi Kenyataan Pahit Saat Besarkan Kedua Anaknya, Yen Vellia: Keadaan Ini Belum Sanggup Aku Hadapi

Di laman berita yang diterbitkan oleh Sydney Morning Herald tersebut, Anis mengatakan bahwa pada bulan Januari 2020 dirinya telah melakukan rapat dengan banyak rumah sakit di Jakarta.

Rapat tersebut membahas mengenai virus corona yang ia sebut pneumonia Wuhan lantaran belum ada istilah covid-19 kala itu.

"In an interview with The Sydney Morning Herald and The Age, Anies revealed that on January 6, after hearing about the first cases of a new virus in Wuhan, "we already started to have meetings with all hospitals in Jakarta, informing them about [what] at that time we called 'pneumonia Wuhan' – there was no COVID yet".

"Kami sudah rapat dengan rumah sakit- rumah sakit di Jakarta , membahas apa yang kami sebut pneunomia Wuhan- waktu itu belum ada istilah covid-19," ujar Anies.

Baca Juga: 2 Kali Alami Kegagalan Rumah Tangga Hingga Pernah Ditendang Keluar oleh Anak Mantan Suami, Artis Cantik Ini Pilih Betah Menjanda dan Nikmati Hidup di Rumah Gedong Miliknya

Tak hanya itu saja, Anies menambahkan bahwa saat awal kasus mulai terbaca di wilayah kepemimpinannya, dirinya tak diberi izin mengambil tindakan.

Tindakan tersebut berupa tes Corona saat ada kasus covid-19 terungkap pertama kali.

Ia mengatakan bahwa sempat mengirim beberapa sampel dari orang-orang yang diyakini pemprov DKI Jakarta rentan covid-19.

Namun hasil dari sampel orang-orang tersebut membuat Anies bingung lantaran hasilnya selalu negarif sampai akhir bulan Februari lalu.

Baca Juga: Sedih, WHO Tegaskan Vaksin Covid-19 Tak Bakal Ada sampai Akhir Tahun 2021, Hidup Damai dengan Virus Corona Jadi Satu-satunya Solusi seperti Apa Kata Jokowi

"And then when the numbers started to go up continuously, at that time we were not allowed to do testing. So whenever we have cases, we send the samples to the [national government-controlled] national lab. And then the national lab will inform, positive or negative. By the end of February, we were wondering why it is all negative?"

"Dan kemudian ketika jumlahnya mulai naik terus, pada waktu itu kami tidak diizinkan melakukan pengujian. Jadi, setiap kali kami memiliki kasus, kami mengirimkan sampel ke lab nasional [yang dikendalikan pemerintah]. Dan kemudian lab nasional akan menginformasikan, positif atau negatif. Pada akhir Februari, kami bertanya-tanya mengapa semuanya negatif? "

Dalam wawancara tersebut, Anies pun mengungkap rasa frustasinya pada pemerintah pusat terutama Kementerian Kesehatan.

Baca Juga: Jasa Didi Kempot Kenalkan Stasiun Balapan pada Dunia, Warga Usul Patung sang Maestro Campursari Didirikan di Stasiun Kebanggaan Orang Solo, Wali Kota Solo : Tak Perlu Pakai Petisi, Sudah Kami Pikirkan

"From our side, being transparent and telling [people] what to do is providing a sense of security. But the Ministry of Health felt the other way around, that being transparent will create panic. That's not our view."

"Dari sisi kami, transparan dan mengatakan sebenarnya ke publik adalah bentuk memberikan keamanan bagi warga. Namun Menteri Kesehatan memandang berbeda, menurutnya tranparansi hanya bikin panik." (*)