Sosok.ID - Kian hari orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona di Indonesia kian bertambah.
Per hari ini, Senin (30/3/2020) telah terjadi penambahan kasus positif covid-19 yang membuat Indonesia kini mencatat ada 1.414 orang.
Hal itupun jadi pertimbangan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang lebih efektif menekan pertambahan orang yang terinfeksi virus corona.
Rencana untuk pembatasan sosial ekstrem pun mencuat di tengah rapat terbatas bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Secara terang-terangan Presiden Jokowi pun juga memberikan pandangannya mengenai darurat sipil yang akan dilakukan bila pembatasan sosial ekstrem benar dilakasanakan.
Ada sebuah permintaan yang dikemukakan oleh orang nomor satu di negeri ini apabila kebijakan itu direalisasikan.
Permintaan tersebut disampaikan Joko Widodo saat membuka rapat terbatas bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui siaran konferensi video, Senin (30/3/2020).
Tak hanya itu saja, Jokowi pun menyebut pembatasan sosial yang dikenal sebutan physical distancing ini didampingi kebijakan darurat sipil yang tepat.
Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020) malam. Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Ia pun menambahkan agar kebijakan itu nanti bisa lebih tegas, disiplin dan efektif untuk menyelesaikan masalah pandemi ini.
"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference dari Istana Bogor, Senin.
Oleh sebab itu, kebijakan pembatasan sosial ekstrem ini menurut Jokowi harus dibarengi dengan kebijakan darurat sipil yang tepat.
"Sehingga, tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," tuturnya.
Dalam hal ini keinginan pemimpin Indonesia pada masyarakat saat pembatasan sosial ekstrem dilakukan harus tidak menyusahkan masyarakat itu sendiri.
Salah satunya adalah meminta toko sembako dan apotek tetap dibuka bila kebijakan tersebut dilaksanakan.
"Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat," kata Jokowi.
Oleh sebab itu, apabila pembatasan sosial ekstrem akan dilakukan, Jokowi mengingatkan untuk segera menyiapkan payung hukum yang jelas.
(ilustrasi toko sembako)
Hal itu dilakukan agar ada pegangan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembatasan sosial skala besar ini.
"Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi kabupaten dan kota sehingga mereka bisa bekerja," ucap Presiden Jokowi.
Diketahui sebelumnya, penanganan virus corona di Indonesia sedang dilakukan dengan gencar menggaungkan pembatasan sosial atau social distancing di seluruh wilayah.
Bahkan kepolisian melalui maklumat Kapolri yang telah dikeluarkan jelas mempertegas mengenai himbauan pemerintah tersebut.
Salah satunya melarang adanya kerumunan orang atau pertemuan masyarakat berskala besar. (*)