Sosok.ID - Mundurnya Mahathir Mohamad dari jabatan Perdana Menteri (PM) Malaysia pada Senin 24 Februari 2020 lalu amat disayangkan oleh warganya.
Pasalnya Mahathir diharapkan mampu mengatasi segala korupsi peninggalan mantan PM Najib Razak yang membuat Malaysia terlilit utang besar.
Namun keadaan membuatnya mundur dimana desakan dari partai penguasa UMNO pimpinan Najib Razak bisa menggoyah koalisi Pakatan Harapan Mahathir.
Mengutip Kompas.com, Rabu (26/2/2020) selain desakan politik, tentu mundurnya Mahathir dipengaruhi faktor kesehatannya yang sudah menurun.
Dimana Mahathir sebelum ini dinobatkan sebagai PM tertua di dunia dengan usia 94 tahun.
Meski demikan rakyat serta elit politikus Malaysia seakan tak peduli.
Mereka maunya Mahathir menjabat lagi sebagai PM karena dirasa bisa mengentaskan Malaysia dari lilitan utang besar.
Seperti opsi yang disiapkan pendukung oleh Mahathir agar kakek berusia 94 tahun itu bisa jadi PM lagi.
Yakni dukungan penuh koalisi Pakatan Harapan.
Koalisi Pakatan Harapan nyatanya masih bisa mengantarkan lagi Mahathir ke kursi PM Malaysia.
Dukungan agar Mahathir diangkat lagi jadi Perdana Menteri Malaysia juga dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Democratric Action Party (DAP), Lim Guan Eng.
"DAP mengusulkan kepada dewan presiden PH pada pertemuan daruratnya malam ini, untuk terus mencalonkan Tun Dr Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia, untuk memenuhi janji-janjinya di manifesto pemilihan umum PH," ucapnya dikutip dari Malay Mail, Senin (24/2/2020).
Di koalisi Pakatan Harapan, DAP adalah partai anggota bersama Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan Parti Amanah Negara.
Meski demikian semua keputusan sekarang ditangan Raja Abdullah Malaysia dimana ia akan mengadakan pemilu dini untuk memilih PM baru.
Namun jika tidak ada yang bisa menggaet kursi PM, Raja punya kekuasaan tinggal tunjuk saja siapa orang yang akan memimpin Malaysia.
Meski demikian, siapapun yang ditunjuk Raja nantinya harus membuat kebijakan khusus bagi suku Melayu dimana mereka harus mendapatkan akses istimewa dari pembiayaan publik hingga 30 persen kuota kepemilikan saham dalam bisnis negara.
Peraturan nyeleneh Raja Abdullah bisa berujung konflik antar etnis di Malaysia
Padahal peraturan 'nyeleneh' inilah yang menyebabkan ekonomi Malaysia amburadul dan rezim Najib Razak utang kesana-kemari untuk memenuhi pasal diatas.
Kesenjangan itulah yang kerap membuat Malaysia dirundung konflik antar etnis hingga sekarang dirasa tak adil bagi suku lainnya. (Seto Aji/Sosok.ID)