Sosok.ID - Presiden Jokowi bersama jajaran pemerintah pusat telah memberangkatkan petugas untuk menjemput WNI yang terjebak di China.
Ya, setelah virus corona jadi merebak di negeri Tirai Bambu dan telah menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia.
Otoritas kesehatan dunia atau WHO telah menetapkan situasi darurat bagi virus yang diduga disebabkan dari hewan liar ini.
Bahkan beberapa wilayah di Tiongkok telah diisolasi oleh pemerintah disana agar mencegah penyebaran penyakit jenis baru ini.
Seluruh warga di daerah terdampak itupun dilarang untuk keluar dari wilayah tempat tinggal mereka tanpa persetujuan pemerintah.
Termasuk di dalamnya adalah warga negara Indonesia yang terjebak di negara Panda tersebut.
Pemerintah Indonesia pun mengambil sikap untuk segera menjemput warga negaranya untuk segera dipulangkan ke tanah air.
Di bawah koordinasi beberapa kementerian dan juga badan kesehatan nasional merencanakan upaya penyelamatan warga Indonesia yang ada di sana.
Rencananya setiba di tanah air, seluruh WNI yang dipulangkan dari Wuhan, akan dikarantina terlebih dahulu.
Melansir dari Kompas.com, pemerintah pusat berencana mengisolasi WNI sekaligus petugas penjemput di Natuna terlebih dahulu sebelum dipulangkan.
Selama dua pekan WNI beserta petugas penjemput akan dikarantina di kepulauan Natuna, Riau untuk memastika mereka sehat dan bebas dari virus corona.
Namun ternyata rencana pemerintah pusat itu tidak berjalan lurus dengan kenyataan di lapangan.
Panglima TNI pilih Natuna jadi tempat isolasi WNI dari Wuhan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau secara terang-terangan menolak wilayahnya dijadikan transit sekaligus tempat karantina WNI dari Wuhan, China.
Wakil Bupati Wabup) Natuna, Ngesti Yuni Suprapti menegaskan penolakan pemerintah kabupaten atas rencana dari pusat tersebut.
Hal tersebut berdasar, sebab menurut Ngesti, Pemkab baru mendengar rencana pemerintah pusat justru dari media.
Alasan yang lain adalah belum ada koordinasi yang jelas dan keputusan kebijakan dari pusat terhadap memilihan wilayah karantina bagi WNI tersebut.
Ngesti pun menambahkan bahwa Natuna belum siap menghadapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat.
Bahkan Pemkab Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.
"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegasnya di Tanjungpinang, Sabtu (1/2/2020), dikutip dari Antara.
Masih dikatakannya, penanganan persoalan virus corona ini seharusnya tidak seperti ini.
Masyarakat sekarang dalam kondisi resah dan ketakutan. Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat.
Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.
"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," katanya, dikutip dariAntara.
Ngesti mengungkapkan, penolakan tak hanya dari Pemkab Natuna saja, DPRD dan masyarakat Natuna juga menolak kebijakan pemerintah pusat itu.
Sampai hari ini, masyarakat Natuna masih melakukam demonstrasi menolak kebijakan tersebut.
"Ini kebijakan dadakan, yang tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya. Kami tidak mengetahui apa alasannya," ujarnya, dikutip dariAntara.
Ngesti menjelaskan, semestinya pemerintah pusat tidak menjadikan Natuna sebagai tempat isolasi WNI dari Wuhan.
Kalau dikatakan WNI di Wuhan itu aman, semestinya tidak ditempatkan di Natuna.
"Tetapkan daerah yang lebih baik, dengan fasilitas kesehatan yang memadai," jelasnya, dikutip dariAntara.
Setali tiga uang, warga kepulauan Natuna pun protes mengenai apa yang jadi rencana pemerintah pusat mengenai lokasi karantina WNI dari China tersebut.
Melansir dari Kompas TV, Sabtu (1/2/2020) warga pun berbondong-bondong datang ke kantor DPRD Kabupaten Natuna untuk melakukan aksi protes.(*)