Sosok.ID - Buntut insiden masuknya kapal nelayan asal China ke Laut Natuna akhirnya membuat hubungan Indonesia dan China mengalami ketegangan.
Ketegangan antara dua negara ini berawal ketika ada kapal Coast Guard China milik Tiongkok yang berjaga di sekitar Laut Natuna, Kepulauan Riau.
Tak hanya itu, masalah ini pun semakin pelik ketika sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui memasuki Laut Natuna, Kepulauan Riau, pada 19 Desember 2019.
Melansir Kompas.com, Minggu (5/1/2020), kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar ZEE Indonesia dan melakukan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing.
Dikutip Sosok.ID dari BBC, Kementerian Luar Negeri China membantah bahwa kapal-kapalnya telah memasuki wilayah perairan Indonesia.
Dikatakannya kapal nelayan dari negara itu menangkap ikan di tempat yang sudah biasa dikunjungi nelayan-nelayannya.
Melalui Kemenlu, Pemerintah Indonesia kembali menegaskan penolakannya atas klaim historis China di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia yang terletak dekat perairan Kepulauan Natuna, Provinsi Riau.
Penolakan ini disampaikan usai Kemenlu China mengaku memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan di dekat kepulaun Nansha atau Spratly yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna.
Kemenlu Indonesia mengatakan klaim yang dilakukan Tiongkok sama sekali tidak berdasar.
"Klaim historis RRT atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982," jelas Kementerian Luar Negeri pada Rabu (01/01/2020).
Indonesia mendesak China untuk menjelaskan dasar hukum dan batas-batas yang jelas perihal klaimnya di zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982.
Ketegangan antara Indonesia dan China ini bukan kali pertama terjadi.
Sebelumnya, Indonesia pernah bersitegangan dengan China lantaran ada kapal nelayan ilegal asal Tiongkok yang masuk ke Laut Natuna.
Melansir dari Kompas.com, kala itu pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut, namun tidak berjalan mulus.
Sebab, dalam proses penangkapan itu, kapal Coast Guard China ikut campur tangan dengan sengaja menabrak KM Kway Fey 10078.
Terkait masalah kedaulatan Indonesia yang berkali-kali dilukai, pemerintah pun akhirnya mengambil tindakan tegas.
Dikutip Sosok.ID dari Kompas.com, (5/1/2020) Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya TNI Yudo Margono baru saja menggelar apel pasukan intesitas operasi rutin TNI di pelabuhan Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau.
Dalam apel operasi rutin siaga tempur ini, ada 600 personel TNI yang disiagakan dalam operasi pengamanan laut Natuna ini.
Sebanyak 600 personel TNI yang diterjukan terdiri dari satu Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapat, satu Kompi gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta satu Kompi TNI AU (Lanud Raden Sadjad dan Satrad 212 Natuna).
Bukan hanya menerjunkan ratusan pasukan ke lapangan, TNI juga menyiagakan 5 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang sudah terbukti kemampuannya.
Baca Juga: Jika Jadi Dibeli TNI, Iver Huitfeldt Class Bakal Jadi Lawan Berat Fregat AL China
Melansir Tribunnews, satu pesawat intai maritim dan pesawat Boeing milik angkatan laut pun disiagakan di Laut Natuna Kepulauan Riau.
Hal itu disampaikan Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman saat dikonfirmasi Tribun, Jumat (3/1/2019).
"Sekarang ini wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama, sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai tahun 2020.
Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," jelas Kolonel Sus Taibur Rahman.
Laksamana Madya TNI Yudo Margono menegaskan, pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan ancaman pelanggaran batas wilayah.
"Dan itu perbuatan yang sangat mengancam kedaulatan Indonesia. Untuk itu, TNI wajib melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah dan kegiatan ilegal berupa penangkapan ikan tanpa izin di Indonesia," kata Laksamana Madya TNI Yudo Margono, Sabtu (4/1/2020).
Bahkan mulai 1 Januari 2020, telah didelegasikan tugas dan wewenang kepada Pangkogabwilhan I untuk menggelar operasi menjaga wilayah Indonesia dari pelanggar asing.
Terkait kenekatan China melanggar batas teritori perairan Indonesia ini, Presiden Jokowi telah meminta jajarannya untuk bersikap tegas.
Melansir Tribunnews, melalui Juru Bicaranya, Fadjroel Rachman, Jokowi menegaskan tak ada kata kompromi terkait kedaulatan NKRI terkait laporan aktivitas kapal China di perairan Natuna.
"Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," ucap Fadjroel Rachman menirukan pesan Jokowi kepada jajarannya, yang ditulis Minggu (5/1/2020).
Dalam mengatasi konflik di perairan Natuna, kata Fadjroel Rachman, pemerintah Indonesia bersikap tegas, sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dengan pemerintah Tiongkok.
Dikutip Sosok.ID dari Tribunnews, berbeda dengan Jubir Presiden Jokowi, diketahui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan minta agar masalah seperti ini tak perlu dibesar-besarkan.
Menurut Luhut Pandjaitan, masuknya kapal asing ke perairan Natuna dinilai bisa menjadi peringatan bagi Indonesa untuk lebih memperketat pengawasan dan pertahanan di bagian perairan.
"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)," ujar Luhut di Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Seolah satu kepala, Menhan Prabowo Subianto juga memastikan bahwa adanya illegal fishing di Laut Natuna yang dilakukan oleh kapal nelayan asal Tiongkok tak akan menghambat investasi.
"Kita cool saja, kita santai," ucapnya Prabowo.
Namun, persoalan adanya tiga kapal asing asal China tersebut, pihaknya masih membahas untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.
(*)