Tak Cuma Presiden Jokowi, Sosok Menteri Ini Kini Ditakuti Dunia Gegara Buat Kekuatan Militer Indonesia Makin Disegani: Tahu Lebih Banyak Dari Saya

Namun, karena Kementerian Pertahanan bukanlah bagian dari rantai komando operasional, maka secara institusional Kemenhan terkendala dalam menegaskan hak prerogatif sipil dalam merumuskan kebijakan pertahanan, mewakili kepentingan militer serta mengelola TNI.

Kehadiran Prabowo telah membuatnya berhasil mencapai otoritas tertinggi Kemenhan untuk membentuk kebijakan pertahanan dan mengendalikan kebijakan pengadaan senjata.

Pada kebijakan pertahanan, ia telah mencari cara menyeimbangkan perubahan dan kontinuitas institusional.

Pada pidato 2019 darinya kepada DPR, ia menjelaskan sistem pertahanan total sebagai dasar dari kebijakan pertahanan Indonesia.

Pada dasarnya ia melatih kebijakan pertahanan berpusat pada pulau berdasarkan struktur komando wilayah TNI.

Baca Juga: Wacana Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024, PPP Mau Taat Konstitusi Saja

Orientasi wilayah ini kini diseimbangkan dengan pendekatan lebih kuat pada laut dan udara.

Regulasi Kebijakan Pertahanan Negara 2020 dan 2021 membayangkan kemampuan pengawasan laut dan udara yang lebih kuat, penempatan kesatuan TNI terpadu di pulau-pulau terpencil, dengan perhatian khusus pada perluasan kemampuan rudal dan penyangkalan wilayah lainnya.

Untuk reorientasi perhatian TNI, Prabowo fokus pada perolehan jet tempur dan aset angkatan laut baru.

Guna memastikannya, Prabowo juga sudah resmi mengakui angkatan darat (AD) sebagai cabang senior dari TNI, terutama dalam menyiapkan pulau-pulau terluar sebagai garis pertahanan pertama di bawah yang dimaksud doktrin negara kepullauan.

Namun langkah-langkah ini menunjukkan pemikirannya yang baru untuk mengembangkan pertahanan Indonesia dan meningkatkan kemampuan Indonesia memanfaatkan titik-titik penyekat maritim di perairan kepulauan Indonesia.

Kemudian terkait santer anggaran Rp 1700 T, justru ketiga poin yang dituliskan di atas menjadi tanda bahwa kontrol langsung presiden atas militer sudah berakhir serta realita jika TNI sudah mengakui bahwa mereka hanya pengguna akhir, bukan lagi pihak yang menentukan kebijakan pengadaan.