Sosok.ID - Kebijakan vaksin berbayar yang mulai diberlakukan Indonesia mendapat respon negatif dari WHO.
Badan kesehatan dunia itu mengkritik kebijakan vaksinasi berbayar di Indonesia.
Kritikan tersebut dilayangkan oleh Kepala Unit Program WHO, Dr Ann Lindstrand.
Lindstrand mengatakan, pembayaran terhadap vaksin Covid-19 bisa menimbulkan masalah etika dan juga aksesannya.
“Penting bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin dan pembayaran apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi.
Di saat bersama, kita membutuhkan cakupan dan jumlah vaksin bisa menjangkau semua pihak yang paling rentan," kata Lindstrand dalam jumpa pers di Jenewa seperti dikutip situs resmi WHO, Kamis (15/7/2021).
Lindstrand menilai program vaksinasi covid-19 berbayar bukanlah tindakan yang tepat.
Ia menjelaskan jika anggaran yang menjadi masalah, saat ini banyak lembaga yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin.
Lindstrand menambahkan, kerja sama internasional seperti COVAX Facility berada di bawah WHO juga memberikan jatah vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan.
“Selain itu ada dosis COVAX yang disampaikan melalui kerjasama dengan badan UNICEF, WHO, dll, dan tentu saja mereka memiliki akses vaksin gratis, hingga 20 persen dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX. Karenanya sama sekali tidak mungkin untuk memungut pembayaran dalam pendistribusiannya,” tuturnya.