Keadaan Myanmar Makin Mencekam Gegara Warga Sipil Ditembaki Militer, 2 Jenderal Akhirnya Dijatuhi Sanksi Oleh AS, Ini Sanksinya!

Sosok.ID - Negara yang cukup dekat dengan Indonesia ini diketahui sedang bergejolak setelah terjadinya kudeta.

Bahkan demonstransi berjilid-jilid juga terjadi di beberapa tempat di negara tersebut.

Kini keadaan Myanmar pun dikabarkan semakin mencekam lantaran tindakan yang diambil oleh militer.

Diketahui pemerintahan yang sah secara demokrasi di Myanmar tercoreng dengan adanya kudeta militer.

Baca Juga: Junta Myanmar Lagi-lagi Sebut Tindakannya Bukan Kudeta, Janji Gelar Ulang Pemilu Saat Demo Merajalela

Kudeta militer atas pemerintahan sah di Myanmar itu terjadi pada tanggal 1 Februari yang lalu.

Atas tindakan junta militer Myanmar itupun banyak warga sipil yang turun ke jalan untuk melancarkan aksi protes.

Termasuk dengan aksi protes penahanan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi yang ditahan oleh pihak militer.

Dikabarkan juga bahwa tindakan dari militer Myanmar tersebut berlebihan sampai jatuh korban jiwa saat aksi demonstrasi terjadi.

Baca Juga: Myanmar Rangkul Senjata Rusia untuk Pecundangi China, Terbukti dari Rekaman Kudeta

Oleh apa yang terjadi di Myanmar itupun pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil tindakan keras bagi militer Myanmar.

Pada hari senin kemarin, AS secara terbuka mengumumkan menjatuhkan sanksi terhadap dua anggota junta militer Myanmar.

Dua jenderal yang di maksud adalah Jenderal Maung Maung Kyaw yang menduduki jabatan panglima angkatan udara dan Letnan Jenderal Moe Myint Tun yang merupakan mantan kepala staf militer dan komandan salah satu operasi khusus militer.

Biro khusus itu memiliki tugas untuk mengawasi operasi dari ibukota, Naypyidaw.

Baca Juga: Kirimkan Pasukan Perdamaian PBB, Ribuan Rakyat Myanmar Menuntut Aung San Suu Kyi Dibebaskan

"Militer harus membatalkan tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Burma,"

"atau Departemen Keuangan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata departemen itu dalam sebuah pernyataan.

“Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang melakukan kekerasan dan menekan keinginan masyarakat,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Tindakan yang diambil oleh AS itu adalah imbas dari pemogokan massal yang terjadi di Myanmar.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Takut Pada Sosmed, Blokir Rakyatnya Main Internet

Atas aksi tersebut hampir semua pusat bisnis di negara tersebut tak bisa beroperasi.

Tiga minggu setelah merebut kekuasaan, junta gagal menghentikan protes harian dan gerakan pembangkangan sipil yang menyerukan pembalikan kudeta dan pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

"Kami menyerukan kepada militer dan polisi untuk menghentikan semua serangan terhadap pengunjuk rasa damai, segera membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, menghentikan serangan dan intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis, dan memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis," kata Blinken.

Baca Juga: Malaysia Ajak Indonesia Serta ASEAN Tanggapi Kudeta Junta Militer Myanmar

Ternyata dua orang yang masuk daftar hitam dari pemerintah AS ini bukanlah sosok sembarangan.

Kedua jenderal ini ternyata ditunjuk sebagai anggota Dewan Administrasi Negara Junta.

(*)