Kemudian Eropa, Perancis, Inggris, Spanyol, Italia, kira-kira negara itu punya utang enggak? Pasti punya utang," tambah dia.
Sebagai bendahara negara, sudah menjadi tugasnya untuk menjaga rasio utang tetap terkontrol. Apalagi, Indonesia membutuhkan uang yang tak sedikit, sedangkan penerimaan negara dari pajak masih belum mencukupi.
"Menkeu-nya harus bisa kelola pendapatan negara, ditingkatkan, belanja dikelola, dan utang juga dengan tingkat baik. Bagaimana jadi negara maju, tanpa menjadi krisis keuangan," ujar Sri Mulyani.
Jawab pengkritik utang
Sri Mulyani sebelumnya juga sempat menjawab para pihak yang mengkritik kebijakan utang pemerintah, termasuk utang luar negeri Indonesia.
Kata dia, utang pemerintah sudah direncanakan jauh hari untuk menyeimbangkan postur APBN.
Perencanaan utang pemerintah sudah tertuang dalam Perpres 72/2020 tentang Penyesuaian Kembali Postur dan Rincian APBN 2020. Sri Mulyani mengkritik balik pihak-pihak yang mempermasalahkan kebijakan utang pada era Presiden Jokowi tersebut.
"Ada orang hari-hari ini suka bicara masalah utang, sampaikan saja bahwa di Perpres 72 waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SBN (surat berharga negara), pinjaman, ada yang bilateral maupun multilateral," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
"Jadi waktu kita sedang menjalankan Perpres jangan kemudian muncul reaksi-reaksi. Seolah-olah kita seperti orang yang belum punya rencana. Itu kan semuanya isu dari Perpres 72 sudah diomongkan, sudah disampaikan ke publik," kata dia lagi.
Sri Mulyani yang juga mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menegaskan, tingkat utang dari negara-negara di dunia mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19.