64,1 Persen Responden Ingin Yasonna Laoly Di-reshuffle, Rocky Gerung Ancang-ancang Isi Kursi Menteri

Sosok.ID - Sejak video kejengkelan Presiden Jokowi mencuat dan muncul isu reshuffle kabinet, muncul sejumlah nama menteri yang dinilai layak untuk diganti.

Selain itu, nama-nama yang mungkin masuk dalam pergantian kabinet pun beredar di masyarakat.

Namun, siapa sebenarnya menteri yang paling layak di-resuffle presiden saat ini?

Melansir Kompas.com, sebuah survei yang melibatkan 1.350 responden di 30 provinsi menunjuk menteri-menteri mana yang saat ini dinilai perlu dilengserkan.

Baca Juga: Bebas Karena Yasonna Laoly, Eks Napi Penjahat Kelamin Setubuhi dan Bunuh Gadis 21 Tahun di Kamar Mandi

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, survei yang digelar lembaganya pada 8 hingga 25 Juni menunjukkan hasil sebanyak 64,1 responden menunjuk Yasonna Laoly.

Yasonna sendiri saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM).

Dedi dalam diskusi online bertajuk 'Menanti Perombakan Kabinet', Sabtu (4/7/2020) membeberkan hasilnya.

"Menteri Hukum dan HAM ada 64,1 persen, dinyatakan paling layak dilakukan reshuffle," kata Dedi, dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Waduh, Para Tikus Berdasi Pemakan Duit Rakyat Bakal Bebas bersama 30.000 Napi Lain, Menteri Hukum dan HAM sampai Bongkar Aturan Lawas

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyusul Yasonna Laoly dengan perolehan 52,4 persen sebagai menteri yang layak diganti.

Selanjutnya muncul nama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan perolehan survei 36,1 persen,

Ada pula Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 33,2 persen.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 36,1 persen, kemudian Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 33,2 persen.

Baca Juga: Terkuak! Yasonna Laoly Bongkar Sosok Pencetus Ide yang Minta Napi Koruptor Dibebaskan: Kami Dituduhlah Segala Macem, Oke Saya Terima Itu..

"Jadi orang yang baru kemudian nama-nama yang muncul oleh di hadapan publik justru orang-orang yang dianggap paling dekat oleh Joko Widodo," ujar Dedi.

Survei yang dilakukan Dedi menggunakan metode penelitian wellbeing purposive sampling atau wawancara online atau melalui sambung telepon.

Menurutnya, tingkat kepercayaan survei 97% dengan tingkat kesalahan margin error hanya 3,54%.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, akademisi Rocky Gerung menyatakan kesiapannya jika ditawari untuk bergabung di kabinet Jokowi.

Baca Juga: Demi Penuhi Ambisi di Pilpres 2024, AHY Disarankan Gabung ke Kabinet Jokowi - Ma'ruf, Pengamat: Dia Sampai Keluar dari Tentara, Harus Cari Panggung

Apabila berkesempatan dan reshuffle benar dilakukan Presiden, Rocky mengaku siap menjadi jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly.

Hal itu disampaikan Rocky saat mengisi webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?' pada Sabtu (4/7/2020).

"Saya mau," kata Rocky Gerung, dikutip dari Warta Kota.

Namun bukan cuma-cuma, Rocky membebankan syarat atas hal yang disampaikannya.

Baca Juga: Sesumbar, Rocky Gerung Siap Jadi Menkumham Bila Ada Reshuffle Menteri, Asal Diberi Hak Lakukan Hal Ini!

Jika menjabat sebagai menteri, Rocky meminta untuk diberikan hak disreksi guna membubarkan kabinet.

"Jadi Menkumham harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet.

"Jadi sebagai Menkumham, keputusan pertama saya akan membubarkan kabinet," katanya.

Rocky menilai oligarki memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan politik Tanah Air.

Baca Juga: Mendadak Bermunculan Komentator Setelah Jokowi Marah, Yunarto Wijaya: Coba Prabowo yang Begini, ILC Nggak Akan Bahas

Termasuk dalam penentuan kursi menteri.

"Dalam negosiasi tukar tambah saya akan bilang kasih saya kewenangan sebagai Menkumham atas nama hak asasi manusia, saya buat Perppu pembubaran kabinet," ujarnya.

Akademisi yang dikenal vokal mengkritik pemerintah ini menilai, perombakan kabinet dengan memberikan saran nama-nama kepada Presiden hanyalah formalitas.

"Jadi ada pendapat survei, surveyor, juga ada pendapat pakar, analis, juga ada pendapat partai."

Baca Juga: Beraninya Rocky Gerung Sebut Jokowi Marah Cuma Drama Korea dalam Istana: Makin Absurd, Butuh Episode Baru

"Tetapi di ujungnya yang menentukan itu adalah yang namanya olinier, partai oligarki linier," kata Rocky Gerung.

Ia mengatakan, keputusan politik yang diambil sejak awal jauh dari representasi keinginan rakyat.

Menurutnya tangan tak terlihat atau invisible hand dari para oligarki berpengaruh kuat dalam setiap pengambilan keputusan.

"Pada akhirnya seluruh jawaban itu akan dinilai oleh oligarki, kenapa?"

"Karena yang punya kepentingan dengan penggantian (reshuffle) itu adalah oligarki, bukan surveyor, bukan pengamat dan publik," katanya. (*)