Namun bukan cuma-cuma, Rocky membebankan syarat atas hal yang disampaikannya.
Jika menjabat sebagai menteri, Rocky meminta untuk diberikan hak disreksi guna membubarkan kabinet.
"Jadi Menkumham harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet.
"Jadi sebagai Menkumham, keputusan pertama saya akan membubarkan kabinet," katanya.
Rocky menilai oligarki memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan politik Tanah Air.
Termasuk dalam penentuan kursi menteri.
"Dalam negosiasi tukar tambah saya akan bilang kasih saya kewenangan sebagai Menkumham atas nama hak asasi manusia, saya buat Perppu pembubaran kabinet," ujarnya.
Akademisi yang dikenal vokal mengkritik pemerintah ini menilai, perombakan kabinet dengan memberikan saran nama-nama kepada Presiden hanyalah formalitas.
"Jadi ada pendapat survei, surveyor, juga ada pendapat pakar, analis, juga ada pendapat partai."