Sosok.ID -Orang nomor satu Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menginisiasi penerapan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah.
Melansir Tribunnews, Ganjar Pranowo telah menginisiasi Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah untuk menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah.
Ganjar Pranowo menjelaskan, pendidikan anti korupsi di sekolah menjadi salah satu upaya pemberantasan sejak dini.
Ganjar menilai, dari setiap pelajaran, pendidikan anti korupsi bisa dilakukan.
"Edukasi itu mulai dari pelajar, sekolah, ya. Kita tanda tangan bersama bupati/wali kota, agar mencoba menginternalisasikan pendidikan anti korupsi di level sekolah," katanya.
Kemudian, Ganjar menhelaskan jika pendidikan antikorupsi di sekolah tidak perlu dimasukkan dalam kurikulum khusus.
Nilai kejujuran itu bisa disisipkan dalam pelajaran di sekolah. Baik melalui pendidikan maupun cara belajar yang kreatif.
"Enggak perlu dengan kurikulum khusus. Pendidikan agama menjelaskan itu, pendidikan PKN menjelaskan itu, mungkin matematika kalau gurunya kreatif bisa kok melakukan pendidikan antikorupsi lebih kreatif, inovatif lagi agar banyak media atau cara dipakai untuk kampanye anti korupsi," tandasnya.
Ketua KPK RI, Komjen Pol Firli Bahuri menanggapi gagasan Ganjar Prnaowo ini saat acara pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Surabaya, Kamis (1/12/2022).
"Begini, KPK memang mendorong dalam rangka pendidikan sosialisasi kampanye antikorupsi karena itu KPK meminta untuk seluruh kepala daerah untuk pembelajaran materi antikorupsi baik itu SD, SMP dan SMA," ujar Firli.
Lebih lanjut, Firli menjelaskan sekolah-sekolah itu merupakan kewenangan masing-masing daerah.
Ia harap tiap kepala daerah ikut ambil peran dalam penerapan kurikulum pendidikan tersebut.
"Karena itu ada di bawah kewenangan Gubernur Bupati, Wali Kota, Bupati, maka mereka tentu kita harapkan andil besar.
Mereka dari itulah akan menimbulkan sumbangsih kepala daerah dalam menanamkan nilai-nilai integritas untuk menghindari korupsi dan juga sekaligus upaya pemberantasan nyata korupsi yang dilakukan kepala daerah," tegasnya.
Sementara itu, sampai saat ini di Jawa Tengah sudah ada 23 SMA dan SMK negeri yang menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi.
Baca Juga: Survei Indikator Politik: Elektabilitas Puan Maharani Sebagai Sosok Capres 2,4 Persen
(*)