Sosok.ID -Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman disebut tidak hadir dalam rapat kerja Komisi I DPR.
Hal ini dipersoalkan oleh Komisi I DPR, disebut-sebut ada ketidakharmonisan antara KSAD dengan Panglima TNI Andika Perkasa.
Diketahui rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan)/TNI Tahun Anggaran 2023 digelar oleh Komisi I DPR Senin (5/9/2022) kemarin.
Rapat justru dihujani interupsi anggota Komisi I DPR walaupun rapat belum dibuka.
Interupsi rupanya disebabkan ketidakhadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.
Dalam rapat itu, Prabowo akhirnya hanya diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, dan Dudung diwakili Wakasad Letjen TNI Agus Subiyanto.
Melihat hal itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, menyoroti hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang diisukan kurang harmonis.
Effendi menjelaskan lebih lanjut ada isu anak Dudung gagal mengikuti seleksi Akademi Militer (Akmil).
"Kami ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung ada apa terjadi disharmoni begini? Sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak KSAD kenapa? Emang harus masuk?" kata Effendi saat rapat Komisi I DPR RI, Senin (5/9/2022) dilansir dari tribunnews.com.
Kemudian Yan Permenas, anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra, menyebut Dudung sudah terlalu sering tidak hadir dalam rapat.
"Khusus untuk KSAD saya pikir sudah berapa kali tidak hadir untuk mengikuti rapat komisi. Dan kali ini kita rapat membahas RKA, jadi harus dibedakan mana rapat yang menjadi prioritas dengan rutinitas yang penting di Mabes AD," ujar Yan.
Karena membahas seringnya ketidakhadiran KSAD, Nurul Arifin anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar juga mengatakan Prabowo Subianto sudah beberapa kali tidak hadir dalam rapat.
"Hari ini sebetulnya sangat spesial karena kita akan membicarakan anggaran. Dan anggaran Kemenhan kan paling besar. Pak Menhan ya tidak hadir jadi saya mohon penjelasan," kata Nurul.
Interupsi kemudian masih dilanjutkan yaitu oleh anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faishal.
Helmy menjelaskan mengenai ketidakhadiran Dudung dengan tujuan menepis isu tidak harmonisnya hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Dudung.
"Kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD. Saya kira ini harus kita clear-kan, mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan kebersatuan kita," tutur Helmy.
Banyaknya interupsi kemudian membuat Wamenhan dan Wakasad beri penjelasan terkait ketidakhadiran Prabowo dan Jenderal Dudung.
Prabowo disebut Herindra dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut Presiden Filipina.
"Pak Menhan hari ini mendampingi Presiden di Istana Bogor dalam rangka menerima kunjungan resmi Presiden Filipina. Jadi beliau diundang Pak Presiden untuk mendampingi. Di situ nanti memang kebetulan akan membicarakan masalah Indonesia dengan Filipina. Sehingga beliau harus hadir mendampingi Presiden," jelas Herindra.
Kemudian ketidakhadiran Jenderal Dudung dijelaskan oleh Wakasad Mayjen TNI Agus Subiyanto.
Rupanya Dudung sedang mengecek kesiapan personel yang akan bertugas ke Papua.
"Kita tahu bahwa kondisi di lapangan masih mungkin kompleks sehingga banyak yang harus disampaikan oleh Pak KSAD kepada prajurit. Kita lihat banyak hal yang menonjol yang dilakukan negatif oleh prajurit. Sehingga dengan keberadaan Pak KSAD di tengah-tengah prajurit akan berikan motivasi," ucap Agus.
Adapun rapat ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yugo Margono, dan KSAU Fadjar Prasetyo.
Meski Prabowo dan Dudung tak hadir, Komisi I tetap melanjutkan rapat tersebut.
Jenderal Dudung dan Papua
Jenderal TNI Dudung Abdurachman sudah dikenal dengan banyak kontroversi, termasuk perkara dengan ulama dan KKB Papua.
Pada 7/2/2022 lalu Dudung pun buka-bukaan di Mabes AD, Jakarta Pusat, terkait sederet kontroversinya.
Sebelum Dudung buka-bukaan, di media sosial ramai meme-meme yang menyebut Dudung tidak berani melawan kelompok separatis KKB Papua.
Dudung mengatakan dirinya sebagai KSAD tidak memiliki kewenangan.
"Ada meme di medsos, 'Dudung ini nggak berani'. Kemarin berani nyabutin baliho berani, sekarang ke Papua nggak berani (padahal) karena saya memang nggak ada kewenangan," kata Dudung.
Rupanya, Dudung mengatakan dia tidak punya kewenangan menentukan langkah dan konsep operasi yang akan dikembangkan di Papua.
Hal itu merupakan kewenangan Panglima TNI.
Dudung pun pernah dilaporkan ke Puspomad oleh Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA).
"Silakan saja laporkan saja, nggak masalah. Saya nggak terlalu inilah dengan hal-hal seperti itu," kata Dudung.
Dudung mengklaim tidak melarang pelaporan itu, tapi meminta Danpuspomad mengecek siapa koalisi yang melaporkan dirinya.
Dudung dilaporkan oleh KUHAP APA karena diduga memusuhi Islam.