Sosok.ID -Jenderal Andika Perkasa Panglima TNI pastikan jumlah anggota TNI yang terlibat kasus mutilasi empat warga sipil di Kabupaten Mimika, Papua, bertambah jadi delapan orang.
Ternyata ada dua anggota lain saat ini ikut diperiksa karena diduga ikut menikmati uang yang didapat enam rekannya.
"Dari hasil pendalaman yang dilakukan, ada dua orang lagi yang kami periksa. Keduanya ikut menikmati uang hasil tindak pidana itu," ujar Andika di Mimika, Rabu (31/8/2022) malam.
Enam tersangka
Pemeriksaan terus dilakukan terhadap delapan anggota TNI yang diduga kuat terlibat kasus mutilasi ini.
Presiden Joko Widodo sudah berikan perintah pengusutan.
Sementara itu, Andika Perkasa pastikan bahwa enam anggota TNI yang sudah ditahan kini berstatus tersangka.
"Jadi total ada delapan orang, enam sudah tersangka, sementara dua orang masih dalam pendalaman karena menerima uang hasil rampokan itu," ungkapnya.
Ada tiga jenazah korban mutilasi yang ditemukan di kawasan Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Papua.
Tiga jenazah ditemukan di hari yang berbeda yaitu Jumat (26/8/2022) dan Sabtu (27/8/2022).
Kemudian satu jenazah ditemukan pada Senin (29/8/2022) malam.
Saat ini masih ada satu jasad lagi yang masih dicari.
Kemudian dua korban yang ditemukan sudah diidentifikasi.
Keduanya adalah simpatisan KKB dan seorang kepala kampung di Nduga.
Kasus bermula ketika para pelaku berpura-pura ingin menjual dua pucuk senjata api.
Korban tertarik membeli lalu datang dengan membawa uang Rp 250 juta.
Para pelaku malah kemudian membunuh dan memutilasi korban, lalu membawa kabur uang ratusan juta itu.
Enam anggota TNI sudah ditetapkan oleh Denpom Mimika sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus ini.
Empat warga sipil yang sudah jadi tersangka.
Jokowi minta usut tuntas
Presiden Joko Widodo ikut memberi atensi kepada pengungkapan kasus mutilasi empat warga di Kabupaten Mimika, Papua.
Presiden telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk membantu mengusut kasus tersebut secara tuntas agar kepercayaan warga terhadap TNI tidak pudar.
"Saya perintahkan Panglima TNI untuk membantu proses hukum," ujarnya di Jayapura, Rabu (31/8/2022).