Sosok.ID -Komentar terbaru oleh Menteri Pertahanan Richard Marles tentang Australia, Cina, dan hukum laut internasional meningkatkan momok Australia yang bertindak sebagai “deputi sheriff” Indo-Pasifik untuk Amerika Serikat, menegakkan tatanan internasional berbasis aturan.
Menurut Marles, operasi militer tembakan langsung China yang mengepung Taiwan telah melanggar Hukum Laut PBB, yang mengharuskan negara-negara untuk memastikan perdamaian dan keamanan di perairan internasional.
Marles meminta China untuk menghentikan operasinya di sekitar Taiwan dan menegaskan bahwa Australia akan melanjutkan operasi militer damainya sendiri di wilayah tersebut.
Marles menanggapi ketegangan Selat Taiwan setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi baru-baru ini dan mengakibatkan latihan militer China di dan sekitar Taiwan termasuk peluncuran rudal balistik.
Para panglima militer Australia juga menyiratkan bahwa Australia tidak akan mundur dalam operasi Laut China Selatan dan akan melanjutkan pengawasan dan kegiatan lainnya, seperti dilansir dari Asia Times.
Cina yang semakin tegas
Sepanjang tahun, China telah mengambil pendekatan yang semakin kuat terhadap aktivitas militer Amerika, Australia, dan Kanada di Laut China Selatan dan Laut China Timur.
Pada bulan Mei, sebuah pesawat pengintai maritim RAAF P-8A Poseidon ditantang oleh pesawat militer China di dekat Kepulauan Paracel yang diklaim China.
Pada bulan Juli, HMAS Parramatta menjadi sasaran pengawasan dan pemantauan oleh sejumlah pesawat dan kapal angkatan laut China, termasuk kapal selam nuklir, saat melewati Laut China Selatan dan China Timur.
Dalam kedua kasus tersebut, posisi resmi China adalah bahwa kapal dan pesawat Australia secara tidak perlu dan ilegal masuk ke perairan dan wilayah udara China.
China membenarkan tindakannya sebagai upaya untuk mengusir kekuatan militer asing dari wilayah di mana ia menjalankan kedaulatan.
Tanggapan Australia adalah bahwa ia bertindak secara konsisten dengan hukum laut internasional.
Posisinya adalah bahwa kapal-kapalnya menjalankan kebebasan navigasi dan pesawatnya memiliki kebebasan terbang.
Masing-masing pertemuan ini terjadi dalam ruang geopolitik dan hukum yang lebih luas yang semakin dipertajam oleh ketegangan baru-baru ini di Taiwan.
Mereka selaras dengan tiga jenis tindakan terbaru yang berbeda.
Pertama, China semakin mengambil posisi yang jauh lebih tegas di seluruh kawasan sehubungan dengan klaim teritorialnya atas pulau-pulau Laut China Selatan dan Taiwan.
Kedua, China berusaha untuk melakukan kontrol kedaulatan atas perairan dan sebagian besar wilayah udara di Laut China Selatan.
Terakhir, China ingin mengusir semua militer asing dari kawasan, terutama Amerika Serikat.
Amerika Serikat telah selama 50 tahun melakukan operasi kebebasan navigasi (FONOPS) di seluruh dunia untuk memastikan kebebasan navigasi bagi kapal dagang dan kapal perang Amerika.
FONOP AS awalnya menentang klaim Perang Dingin oleh bekas Uni Soviet dan berkembang untuk menantang klaim maritim yang berlebihan, atau klaim yang tidak sesuai dengan hukum internasional, oleh negara mana pun.
FONOP di Asia-Pasifik
FONOP ini adalah operasi militer yang disetujui Kongres dan sepenuhnya transparan yang dirancang untuk memajukan sejumlah kepentingan keamanan nasional AS.
Ada sejumlah besar kapal yang ditugaskan ke FONOP sebagai bagian dari Armada Ketujuh, armada terbesar yang dikerahkan Angkatan Laut AS, yang berbasis di Jepang.
Ada 50-70 kapal dan kapal selam, 150 pesawat, dan lebih dari 27.000 pelaut dan marinir yang secara teratur dikerahkan ke Armada Ketujuh.
Baru-baru ini, FONOP mulai fokus di Laut China Selatan, mengirimkan banyak aset untuk menanggapi tindakan China.
Pada bulan Juli, pertemuan antara USS Benfold dan militer China segera diikuti oleh AS yang mengerahkan kapal induk, USS Ronald Reagan, dengan kapal dan pesawat pendukung yang menyertainya.
Australia tidak memiliki tingkat cadangan dan dukungan seperti itu, apalagi kapal induk.
Posisi resmi Australia adalah tidak melakukan FONOP gaya AS. Australia telah secara konsisten mengklaim di bawah pemerintahan Koalisi dan Partai Buruh bahwa Australia berusaha untuk menegaskan kebebasan navigasi dan sangat mendukung Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.
Pemerintah Albania telah menyatakan bahwa posisi formal Australia tidak berubah dan setiap operasi Laut Cina Selatan – baik di laut atau di udara – adalah rutin.
Angkatan Laut Australia (RAN) mengatakan operasinya sering dikaitkan dengan kunjungan pelabuhan di kawasan itu ke Vietnam, Korea, atau Jepang.
Royal Australian Air Force (RAAF) mencatat bahwa mereka melakukan operasi pengawasan reguler di seluruh wilayah bekerja sama dengan mitra regional.
Operasi Australia di masa depan?
Kunjungan pelabuhan dan operasi pengawasan adalah alasan yang sah bagi militer Australia untuk beroperasi di Laut Cina Selatan.
Namun, pola perilaku dan dukungan yang ditunjukkan Australia kepada Amerikalah yang perlu mendapat perhatian lebih.
Bahwa Menteri Pertahanan Marles mendukung komentarnya tahun 2016 yang mengusulkan Australia melakukan FONOP-nya sendiri, termasuk dalam jarak 12 mil laut dari pulau-pulau buatan yang telah dibangun China, dapat mengindikasikan operasi militer Australia lebih lanjut di wilayah tersebut.
Patroli maritim tahun 2022 dan interaksi dengan militer China memberi kesan bahwa Australia bertindak sebagai “wakil sheriff” Amerika yang menegakkan aturan hukum laut.
Jika ini yang diinginkan oleh pemerintah Australia, perlu ada transparansi yang lebih besar tentang tujuan dan sasaran akhir kawasan Australia, konsekuensi dari taktik ini terhadap hubungan bilateral dengan China, dan dukungan yang dapat diharapkan Australia dari Amerika jika terjadi salah perhitungan dan insiden terjadi selama bertemu dengan militer China.