:quality(100)/photo/2022/08/12/fotojet-1jpg-20220812035416.jpg)
Sosok.ID -Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, akhirnya meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Namun, ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, menduga permohonan perlindungan Putri tidak diajukan langsung oleh istri Ferdy Sambo itu.
Hasto menduga Putri tidak memerlukan perlindungan dari LPSK.
"Tapi sejak awal kan saya sudah mengatakan, saya sendiri meragukan sebenarnya apakah Bu Putri ini memerlukan perlindungan dari LPSK atau sebenarnya ada yang mengajukan itu. Bukan Bu Putri sendiri, tetapi ada orang lain," kata Hasto saat dihubungi, Sabtu (13/8/2022).
Hasto mengatakan ada kemungkinan pengajuan permohonan perlindungan Putri Candrawathi tidak murni untuk memperoleh perlindungan sebagai korban.
Dia menyebut permohonan itu bisa saja diajukan untuk memberi kesan Putri sebagai korban.
"Dari awal kan saya bilang begitu, cuma saya tidak ngomong jelas. Tapi kalau sekarang kan jadi makin kelihatan ya, bahwa memang Bu PC, artinya kalaupun Bu PC yang mengajukan perlindungan, maksudnya bukan itu bener-bener dapat perlindungan dari LPSK. Tapi barangkali ya lebih memberi kesan bahwa yang bersangkutan adalah korban," tuturnya.
Hasto membeberkan keraguannya muncul lantaran sikap istri Ferdy Sambo ketika asesmen dilakukan.
Putri menurutnya bersikap seolah tidak tahu apa yang harus disampaikan ke LPSK jika dirinya memang seorang korban yang butuh perlindungan.
"Ya sikap Ibu PC yang kemudian seolah-olah tidak tahu-menahu, tidak tahu apa yang harus disampaikan ke LPSK begitu ya, digali keterangnanya kan nggak pernah bisa," ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menyetop penanganan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.
Kasus ini dilaporkan oleh Putri dengan terlapor Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.
Motif Irjen Ferdy Sambo
Sementara itu, Sugeng Teguh Santoso ketua Indonesia Police Watch, membongkar motif Ferdy Sambo.
Menurut Sugeng, setidaknya ada 5 motif yang mendorong Ferdy Sambo membunuh Brigadir J.
Lewat wawancara yang ditayangkan di salah satu program TV nasional, Sugeng menjabarkan 4 motif Ferdy Sambo terkait dengan masalah seksual, sedangkan satu lainnya terkait perjudian.
Bahkan, Sugeng juga meyebutkan bahwa kasus pembunuhan Brigadir J berhubungan dengan praktik perlindungan perjudian dan peredaran narkoba oleh oknum di Kepolisian.
Namun, Sugeng enggan membeberkan detail persoalan seksual tersebut lantaran dianggapnya sebagai aib.
Menurut Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai motif Ferdy Sambo semakin eksplisit dan jauh dari dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir J alias Brigadir Yosua.
"Tapi apakah seksual itu adalah pelecehan? Nanti kita lihat lebih lanjut," kata Refly Harun.
Refly Harun mempertanyakan apakah motif seksual tersebut penting diungkapkan ke publik.
Refly Harun mengatakan, yang sangat penting untuk diumumkan kepada publik adalah motif yang terkait bisnis ilegal, serta perlindungan perjudian dan narkoba.
Pasalnya, ia menilai motif tersebut menyangkut nasib negara dan tata kelola pemerintahan.
"Tapi bukan berarti masalah seksual itu tidak penting sebagai bahan catatan. Tapi maksudnya untuk discloser barangkali katakanlah perlu ada restriksi," ujarnya.
"Tetapi kalau soal yang terkait perjudian, miras, narkoba, dan lain sebagainya, kalau memang itu ada wajib dibuka dan wajib diberikan sanksi, dan kemudian disetop praktik-praktik seperti itu," sambungnya, dikutip dari kanal Youtube Refly Harun pada Kamis, 11 Agustus 2022.
Mantan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi itu membeberkan praktik-praktik peredaran uang haram bukan lagi sebagai hal baru dan sudah menjadi rahasia umum.
Sayangnya, publik kerap memaklumi praktik-praktik tersebut.
"Coba bayangkan ya, jadi kita tidak melihat bahwa yang namanya kantor Polisi itu adalah pusat untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tapi pusat transaksi ya. Entah transaksi apa," tegasnya.
Karenanya, Refly Harun menegaskan agar Polri segera memperbaiki citra institusinya.
Menurutnya, selama ini belum ada satu pun presiden yang berhasil memperbaiki citra hukum di negara ini.
"SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) belum berhasil, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) belum berhasil. Di era Gus Dur lumayan sebenarnya, tetapi serangan balik justru membuat Gus Dur jatuh," tuturnya.
Mantan Komisaris PT Jasa Marga itu pun mengimbau agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memperbaiki hal ini, serta meninggalkan legacy yang baik bagi pemerintahan selanjutnya dan bagi sejarah Indonesia di dua tahun terakhir masa jabatannya.